PKL Tuban Tagih Janji Fathul Huda

TUBAN – Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Aloon-aloon Kota Tuban mengancam akan menuntut Calon Bupati terpilih, KH Fathul Huda, jika mantan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tuban itu menyalahi kontrak politiknya.

Sejumlah PKL yang ditemui di aloon-aloon Kota, Selasa (22/3) mengatakan, pasangan KH Fathul Huda-Noor Nahar Husain telah menandatangi kontrak politik dengan PKL sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada, Maret lalu. Isi kontrak politik tersebut, pasangan Hudanoor berjanji akan memberi ijin PKL berjualan di kawasan aloon-aloon Tuban dan sekitarnya.

“Kontrak politik itu kami tandatangani diatas materai Rp 6 ribu, katanya sebagai ikatan hukum, kalau nanti Pak Hudanoor (Fathulhuda-Noornahar Husain, red) tidak penuhi janji, kami bisa nuntut di Pengadilan,” kata Ahwan, bendahara Paguyuban Pedagang Ronggolawe (PPR) Tuban.

Karena kontrak politik itulah, lanjut Ahwan, PKL memberikan suaranya pada pasangan Hudanoor pada Pemilukada lalu. Ahwan tahu kemenangan Hudanoor bukan semata-mata lantaran dukungan PKL. Jika dibanding dengan total suara yang berhasil dikumpulkan Hudanoor, suara PKL tak sampai satu persennya.

Namun, lanjutnya, bukan berarti prosentase yang kecil itu lantas diabaikan begitu saja. “Kami, para PKL, sangat berharap Pak Huda benar-benar memenuhi janjinya, tidak hanya sekedar berjanji untuk dapat dukungan agar menang,” harap Ahwan.

Ahwan mengaku yakin janji itu akan direalisasikan Fathul Huda yang sebentar lagi dipastikan mengganti Pemerintahan Dra. Hj Haeny Relawati Rini Widiastuti, MSi. Keyakinan itu didasarkan sikap Satpol PP yang berubah drastis pasca pemungutan suara Pemilukada.

Aparat ketertiban Pemkab Tuban tersebut menjadi sangat lunak menghadapi PKL. Padahal sebelumnya, kata para PKL, mereka seolah seperti hantu yang selalu membuat para PKL tidak tenang. “Sebelum Pemilukada, hampir tiap hari kami bersitegang dengan Satpol PP. Menjelang Pemilukada hingga sekarang sudah nggak pernah lagi diusir-usir,” tambah Ahwan.

Hati Ahwan dan 221 PKL anggota PPR yang mangkal di sekitar kawasan Aloon-aloon itu semakin tenang, lantaran beberapa waktu lalu, petugas Satpol PP mendata semua PKL yang berada di kawasan itu. Informasi yang sampai ke PKL, pemerintahan Huda-Noor nanti akan menata PKL, bahkan konon bakal mengijinkan mereka berjualan di dalam Aloon-aloon.

Hal itu tentunya merupakan kabar gembira bagi Ahwan dan rekan-rekan sesama PKL. Namun, Ahwan justru berpendapat sebaliknya. “Kami malah nggak setuju kalau disuruh pindah ke dalam. Yang kami harapkan, kami diijinkan berjualan di trotoar sekeliling aloon-aloon dan Jalan Sunan Bonang,”  kata Ahwan.

Hal sama disampaikan sekretaris PPR, Gatik Sudarwanto. Gatik khawatir omzet PKL bakal menurun bila dipindah ke dalam Aloon-aloon. Dalihnya, pembeli akan enggan masuk. “Kalau di luar Aloon-aloon, di trotoar sepanjang Jl Sunan Bonang dan Jl. Kartini, pembeli kan nggak usah berjalan agak jauh. Juga bisa lebih tenang karena kendaraannya bisa diparkir tidak jauh,” kata Gatik.

Gatik juga berharap tidak ada penambahan PKL lagi di lokasi tersebut. Menurutnya, PKL yang ada saat ini sudah cukup banyak. Bila ditambah lagi, Gatik khawatir bakal menimbulkan masalah baru. “Kami takut kalau malah timbul konflik jika ada penambahan PKL. Makanya, menurut saya Aloon-aloon dalam nggak usah diisi PKL, biar nggak makin semrawut. Nanti kalau kelihatan nggak tertib, diusir lagi,” katanya.

Terpisah, Calon Wakil Bupati terpilih, Noor Nahar Husain mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan kontrak politik dengan PKL, namun tetap akan melaksanakan komitmennya membela dan melindungi kepentingan rakyat kecil, termasuk PKL.

Tak hanya PKL yang ada di Aloon-aloon kota, tapi semua PKL yang ada di Tuban. Noor Nahar tidak merinci wujud riil atas komitmennya tersebut. “Yang pasti, kami tetap akan melaksanakan komitmen itu, ada atau tidak ada kontrak politik, kami akan tetap realisasikan komitmen itu,” tegas Noor Nahar. (Jurnalberita.com - March 23, 2011)

Perairan TUBAN - LAMONGAN belum Ada Pendeteksi TSUNAMI

TUBAN - Sepanjang perairan pantura sekitar 120 kilometer dari wilayah Kabupaten Tuban-Lamongan, Jatim, hingga saat ini belum terpasang alat deteksi dini tsunami. Kondisi itu membuat pemerintah dua Kabupaten tersebut berencana mengajukan alat deteksi tsunami ke pemerintah pusat.

Terlebih, sepanjang dua perairan itu sebagian besar pemukiman yang padat penduduk. Selama itu, sebagian besar masyarakat yang bermukim di pantai utara hanya mengandalkan penghitungan tradisional untuk mendeteksi perubahan musim.

Seperti di wilayah Kabupaten Lamongan yang panjang pantainya sekitar 55 kilometer dari Kecamatan Brondong hingga Kecamatan Paciran dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik. Sementara, perairan pantura Tuban yang memanjang sekitar 65 kilometer mulai dari Kecamatan Bancar hingga ujung timur Kecamatan Palang yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Dari dua wilayah perairan pantura itu hingga saat ini tidak satupun terpasang alat deteksi dini bencana tsunami. Untuk pemukiman padat penduduk di sepanjang pantura Lamongan, terdapat di dua kecamatan yakni Kecamatan Brondong dan Paciran. Di dua kecamatan itu, wilayah pesisir
pantai sebagian besar adalah perkampungan nelayan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkab Lamongan Yurohnur Effendi mengatakan, perairan pantai utara Lamongan memang belum ada alat deteksi dini tsunami. Tetapi, ada pemikiran agar pemda Lamongan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk bantuan alat deteksi itu. "Memang belum ada," katanya, Rabu (16/3). (micom, 17-3-2011)

10 MARET, Penetapan BUPATI TUBAN Terpilih

Tuban - Anggota KPU Tuban, Jatim, Heru Prapto, menyatakan penetapan Bupati Tuban 2011-2016 yang terpilih dalam pilkada akan dilakukan pada 10 Maret bila tidak ada gugatan dalam waktu tiga hari setelah rekapitulasi.

"Kalau dalam tiga hari tidak ada gugatan, KPU akan menetapkan Bupati Tuban terpilih pada 10 Maret ini," katanya di Tuban, Minggu.

Dalam rapat rekapitulasi yang dipimpin langsung Ketua KPU Tuban, Soemito Karmani, di Gedung KSPKP Tuban, Minggu, pasangan Fatkhul Huda-Noor Nahar Hussein (Hudanoor) unggul dengan perolehan 374.147 suara (55,18 persen).

Di urutan kedua, pasangan Kristiawan-Haeny Relawati dengan 207.071 suara (30,66 persen), kemudian di urutan ketiga pasangan Setiadjit - Bambang Soehariyanto dengan 44.854 suara (6,61 persen).

Urutan keempat pasangan M. Anwar-Tulus Setyo Utomo 39.504 suara (5,83 persen), kelima pasangan Chamim Amir-Ashadi Soeprapto 6.744 suara (0,99 persen), dan pasangan nomor enam, Bambang Lukmantono- Edy Thoyibi 4.928 (0,73 persen).

Menjawab pertanyaan terkait proses rekapitulasi itu, ia mengatakan saksi yang tidak hadir hanya saksi dari pasangan Chamim Amir - Ashadi Soeprapto.

Namun, katanya, tidak hadirnya saksi pasangan yang berangkat dari jalur perseorangan itu tidak mempengaruhi sahnya hasil rekapitulasi.

"Gugatan atas rekapitulasi suara bisa dilayangkan ke KPU, sedangkan kalau menyangkut masalah hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK)," jelasnya.

Dari hasil rekapitulasi KPU itu tercatat 678.071 suara sah dan 14.601 suara tidak sah.

Dengan jumlah 908.541 daftar pemilih tetap (DPT), warga yang mempergunakan hak pilihnya 692.678 suara dan tidak mempergunakan hak pilihnya 215.963 suara. (antaranews.com - 06 Mar 2011)

Pemilukada Tuban, Bupati Haeny Tumbang

TUBAN - Haeny Relawati Rini Widiastuti, Bupati Tuban (petahana), Jawa Timur, akhirnya kalah dalam pemilihan kepala daerah pada Selasa (1/3/2011) berdasarkan perhitungan surat suara sementara oleh berbagai pihak.

Meski peraturan menghalangi Haeny mencalonkan lagi karena sudah berkuasa dua periode, politisi Golongan Karya itu bersiasat dengan maju sebagai calon wakil bupati, berpasangan dengan calon bupati Kristiawan.

Hasilnya, Haeny pun tumbang oleh lawan lamanya, Noor Nahar Husen dari Partai Kebangkitan Bangsa yang kini berpasangan dengan Fatchul Huda.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, Jawa Tumur, Heru Prapto menyatakan, tidak ada penghitungan cepat untuk pemungutan suara, karena dikhawatirkan memicu persoalan. KPU akan menggunakan penghitungan manual dan hasilnya baru diumumkan pada 7 Maret 2011.

Namun, berdasarkan penghitungan sementara dari tim pemenangan sejumlah pasangan calon maupun Desk Pilkada, pasangan Fathul Huda-Noor Nahar Hussein unggul di seluruh kecamatan dengan perolehan suara 54 persen. Dari 20 kecamatan di Tuban, Huda Noor menang mutlak di hampir seluruh kecamatan keculai di Kecamatan Rengel, Widang, Soko, Parengan, Singgahan menang tipis.

Ketua Tim Pemenangan Huda Noor, Miyadi, menyatakan, pihaknya akan mengawal kemenangan itu agar tidak terjadi kecurangan di tingkat Komisi Pemilihan Umum atau perangkat di bawahnya. "Kami meminta para pendukung agar tidak berkonvoi, karena itu akan menodai kemenangan," katanya.

Dia berharap masyarakat bisa menjaga situasi kondusif agar tidak terjadi lagi kasus kerusuhan politik seperti tahun 2006 lalu. Kemenangan kali ini tidak lepas dari kesolidan dan kebersamaan dari koalisi, dan partai pendukung serta simpatisan Huda Noor, didukung Fathul Huda dikenal sosok pluralis.

"Jika nanti ada kecurangan kami akan menempuh jalur hukum mulai dari tingkat Panitia Pengawas, Sentra Penegakan Hukum terpadu, hingga tingka Mahkamah Konstitusi," papar Miyadi.

Empat pasangan yang berebut jadi kepala daerah adalah Muhammad Chamim Amir-Ashadi Suprapto (Muatoh), Muhammad Anwar-Tulus Setyo Utomo (Mulyo), Setiadjit-Bambang Suharyanto (Sehat), dan Bambang Lukmantono-Edy Thoyibi (Bangkit). (rimanews.com - 2 Mar 2011 12:06 WIB) 

Perolehan Suara Pasangan Calon

• Versi Tim Golkar 1. 5.177 (1 persen) 2. 2.164.185 (31 persen) 3. 25.999 (5 persen) 4. 296.227 (56 persen) 5. 30.452 (6 persen) 6. 4467 (1 persen) Total suara masuk 526.507
• Versi Tim Nomor Urut 3 1. 4.633 (1,02 pesen) 2.132.904 (29,27 persen) 3.32.198 (7,09 persen) 4. 246.778 (54,34 persen) 5.30.237 (9,66 persen) 6.7.353 (1,82 persen) Suara masuk 454.535 suara Suara sah 454.103 Suara tidak sah 432
• Versi Desk Pilkada 1. 1,03 persen 2.30,35 persen 3.3. 5,98 peren 4.55,11 persen 5.6,7 persen 6.0,82 persen   
• Versi Tim Huda Noor 1. 4 persen 2. 15,8 persen 3. 8 persen 4. 54,5 persen 5. 15,7 persen 6. 2 persen.

Puluhan SNIPER Pantau Pemilihan Bupati Tuban

TUBAN - Kabupaten Tuban, Jawa Timur hari ini melakukan pemilihan calon bupati dan wakil bupati. Agar tak terjadi kerusuhan seperti yang terjadi pada lima tahun sebelumnya, polisi melakukan sejumlah antisipasi. Salah satunya mengerahkan puluhan sniper. Mereka terlihat berkeliaran menggunakan sepeda motor di sepanjang jalur pantai utara Kabupaten Tuban.

Para penembak jitu tersebut menjadi pelapis polisi dan Angkatan Darat yang turut mengamankan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tuban.

Para penembak jitu itu terlihat berseliweran di 76 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 1984 TPS yang dianggap rawan kerusuhan. TPS rawan tersebar di lima kecamatan: Bancar, Tambakboyo, Jenu, Kecamatan Kota dan Palang. Sebanyak 76 TPS itu berada di sepanjang pesisir pantai utara yang ada di Tuban.

Menurut juru bicara Kepolisian Resor Tuban, Ajun Komisaris Polisi Nursento, mengakui adanya penembak jitu itu. Kata dia, mereka sudah mulai bergerak dua hari sebelum digelarnya pemilihan. “Mereka berkeliaran di Tuban,” ujarnya kepada Tempo di kantornya, Selasa (1/3).

Nursento tak menyebut persis jumlah penembak jitu itu. Namun sebagai perbandingan, para penembak jitu berada dan berkumpul dengan anggota Brimob dan Dalmas yang berjumlah empat kompi. Selain itu, penembak jitu juga bertugas melapis anggota-anggota polisi yang terbagi lima rayon di 20 Kantor Kepolisian Sektor Tuban.

Dari pantauan Tempo, sejumlah TPS di jalur pantura di Kota Tuban dijaga ketat anggota Brimob dengan senjata laras panjang. Seperti di TPS 2 kampung nelayan Kingking, Kelurahan Latsari Tuban. Juga di TPS 3 yang juga berada di Kelurahan Latsari. juga dijaga ketat polisi.

Hingga pukul 10.35 tadi, jalan-jalan utama Kota Tuban terlihat lengang. Sejumlah pertokoan juga sebagian besar tutup.

Seperti yang dilakukan Saprufin. Salah satu pemilik toko kelontongan ini mengaku memilih menutup tokonya karena dirinya menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara, di kampung Kutorejo.

Pemilihan calon bupati dan wakil bupati Tuban 2011 ini diikuti enam pasangan calon. Mereka adalah Chamim Amir-Ashadi Suprapto nomor urut satu (calon independent), Kristiawan-Haeny Relawati nomor urut dua (calon Partai Golkar), Muhammad Anwar-Tulus Setyo Utomo nomor urut tiga (calon PDIP). Selain itu juga ada pasangan Fathul Huda-Noor Nahar nomor urut empat (calon PKB), Setiadjit-Bambang Suhariyanto nomor urut lima (calon PAN, Demokrat, PKS) dan Bambang Lukmantono-Edy Toyibi (independent) nomor urut enam. (tempointeraktif.com - 1-3-2011)

HARI INI, Warga TUBAN Pilih BUPATI

TUBAN - Sebanyak 908.541 warga Kabupaten Tuban, Selasa (1/3/2011) hari ini akan memilih bupati dan wakil bupati periode 2011-2016. 1.984 unit tempat pemungutan suara (TPS) tersebar di 328 desa/kelurahan yang ada di 20 kecamatan.

Enam pasang tersebut masing-masing nomor urut 1. Muhammad Chamim Amir-Ashadi Suprapto; 2. Kristiawan-Haeny Relawati; 3 Muhammad Anwar-Tulus Setyo Utomo; 4.  Fathul Huda-Noornahar Husein; 5. Setiajit-Bambang Suhariyanto dan nomor urut 6. Bambang Lukmantono -Edi Toyibi. Dua dari pasangan itu, Bambang Lukmantono-Edi Toyibi dan  Muhammad Chamim Amir-Ashadi Suprapto, berangkat melalui jalur independen.

Pelaksanaan Pemilukada di Bumi Ronggolawe ini sempat terjadi perubahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sesuai hasil rapat pleno KPUK Tuban, Selasa (22/2/2011) lalu, setelah dilakukan verifikasi DPT dalam Pemilukada mengalami kenaikan dari sebelumnya 907.936 suara, menjadi 908.541 suara. Kenaikannya sebanyak 605 suara.

"Hasil rapat pleno dan keputusan bersama ada tambahan 605. 401 suara dari DPS, dan yang 104 orang tidak masuk dalam DPS," jelas Yayuk Dwi S, salah satu anggota KPUK Tuban, Senin (28/2/2011).

Meskipun tidak masuk dalam DPS, 104 suara itu disepakati bersama oleh para peserta pleno yang hadir, termasuk jajaran Muspida, Panwas, Tim dari masing-masing calon dan 20 perwakilan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), untuk di masukkan dalam DPT.

"Sudah disepakati. Meskipun tidak masuk DPS, sebanyak 104 suara itu bisa dimasukkan dalam DPT," tambahnya.

Sedangkan Ketua KPUK Tuban, Sumito Karmani, menyatakan, sebagai penyelenggara Pemilukada pihak KPU telah bertindak serius sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Semua tahapan sudah dilalui hingga mencapai pada pemilihan.

"Kami himbau kepada seluruh warga Tuban yang memiliki hak pilih, supaya menggunakan hak pilihnya," kata Sumito Karmani, kepada wartawan di kantor KPUK Tuban di Jalan Pramuka-Tuban.

Pihak KPUK Tuban berharap pelaksanaan coblosan Pemilukada berjalan lancar tanpa ada masalah. Jika ada permasalahan akan tetap diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Sumito Karmani, pemegang hak pilih dalam Pemilukada Tuban tersebut, akan memberikan suaranya di 1.984 unit tempat pemungutan suara (TPS).  Termasuk TPS yang disiapkan khusus di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tuban.  Sedangkan untuk rumah sakit, petugas KPU akan mengirim kotak suara agar pasien dan keluarga yang menungguinya bisa menggunakan hak pilihnya. (detikSurabaya - 28/02/2011)