Politik Uang Bertebaran di Tuban

TUBAN - Praktik politik uang (money politics) mulai marak menjelang hari H pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Tuban 1 Maret 2011. Uang sebesar Rp 25.000 sampai Rp 50.000 mulai bertebaran dari sebagian calon untuk menggaet dukungan pemilih.

Hal itu diungkap sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Cinta Damai (FCD) saat berunjuk rasa di depan Mapolres Tuban bersamaan dengan acara kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Tuban, Minggu (27/2).

"Kami tahu sendiri adanya salah satu calon yang membagi-bagi uang. Seperti di Desa Pekuwon, Kecamatan Rengel masing-masing warga diberi Rp 25.000; di Desa Sumberrejo, Kecamatan Rengel juga Rp 25.000 per orang, dan di Desa Plandaan, Kecamatan Soko juga ada pembagian uang kepada warga masing-masing Rp 50.000. Modusnya, ada orang-orang suruhan dari salah satu calon yang menemui satu per satu warga dan membagikan uang tersebut," ungkap Suhadi, koordinator FCD saat berunjuk rasa di halaman Polres Tuban kemarin.

Menurutnya, kasus politik uang tersebut sudah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban. Namun, tak kunjung ada tindak lanjut. "Ini jelas sudah tidak fair. Karena itu, saat tahu ada Gubernur datang ke Tuban kita melakukan unjuk rasa supaya Gubernur tahu bahwa telah terjadi money politics di Tuban. Dan harapan kami, polisi bisa segera mengambil tindakan tegas atas permasalahan ini," sambungnya didampingi para pendemo lain yang tetap bertahan di bawah guyuran hujan siang kemarin.

Sementara di Aula Polres Tuban, berlangsung pertemuan tertutup antara Gubernur Jatim Soekarwo, Bupati Tuban, Wakil Bupati, KPU Jatim, KPU Tuban, Panwas Jatim, Panwas Tuban, Kejaksaan, TNI, Polri, dan berbagai kalangan terkait persiapan pelaksanaan Pemilukada Tuban.

"Ada beberapa hal yang kita bahas dalam pertemuan ini. Di antaranya adalah masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap), di mana telah bagus dan sudah disetujui semua pihak serta ditandatangani. Selain itu, juga masalah netralitas PNS yang harus benar-benar dijaga," kata Pak De Karwo, panggilan akrab Gubernur Soekarwo.

Mengenai kesiapan, Pak De juga menginstruksikan bahwa semua perlengkapan sarana dan prasarana untuk Pemilukada yang berlangsung tanggal 1 Maret harus sudah dikirim dan sampai di semua lokasi pada tanggal 28 Februari (hari ini).

Terkait kasus money politics seperti yang disampaikan para pendemo, Gubernur menyatakan bahwa pihaknya telah meminta Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim untuk memberikan perhatian lebih serius dalam Pemilukada Tuban.

"Kasus money politics paling rawan adalah serangan fajar, karena itu TNI dan Polri harus lebih ekstra dalam melakukan pengawasan pada saat-saat yang rawan tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam, supaya memberikan perhatian lebih dalam hal ini," sambungnya.

Ketika akan keluar dari Mapolres Tuban, Gubernur Soekarwo menyempatkan diri turun dari mobil dan menemui para pendemo yang sudah dalam keadaan basah kuyup tersebut. Setelah menyalami satu persatu dan menampung aspirasi para demonstran, Sokarwo kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju Surabaya.

Kapolres Tuban AKBP Nyoman Lastika menjelaskan, terkait kasus politik uang yang disampaikan demonstran, sejauh masih berurusan dengan pemilu, merupakan kewenangan Panwas. "Tapi, kalau sudah di luar itu baru menjadi wewenang polisi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Minan, selaku Ketua Panwaslu Tuban, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tentang terjadinya money politics di salah satu daerah di Tuban.Sayangnya, tidak dijelaskan kasusnya di mana dan siapa pe-lakunya. "Memang, sudah ada laporan yang masuk. Tapi, sejauh ini kami masih melakukan pendalaman atas laporan tersebut untuk membuktikan benar tidaknya laporan itu," jawab Minan singkat.(Tribunnews.com - 28 Februari 2011)

PEMKAB TUBAN Bantah TAK KELUARKAN IJIN TPI Palang

TUBAN – Munculnya berita Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban tetap memungut retribusi terhadap Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Palang, Kecamatan Palang meski belum mendapatkan ijin, membuat gerah sejumlah pejabat Pemkab. Beberapa pihak yang terkait dalam permasalahan TPI Palang ramai-ramaimembantah.

Kepala Bagian (Kabag Humas) Pemkab Tuban, Joni Martoyo, juga bereaksi. Menurutnya, pihak Pemkab telah mengeluarkan surat ijin untuk TPI Palang tersebut pada 8 Juli 2010 lalu.

“Pemkab sudah keluarkan ijin pengelolaan TPI itu sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kalau ijin belum keluar, tentu pihak kami akan melarang operasional TPI, apalagi sampai memungut retribusinya,” sanggah Joni Martoyo, saat dihubungi jurnalberita.com, Sabtu (26/2).

Dijelaskannya, ijin tersebut dikeluarkan berdasarkan surat pengajuan Kepala BUMDes Palang, Yusuf,  dengan Nomor. 01/BUMDes/2010 dan Surat Rekomendasi Camat Palang nomor 23/306/414.212/2010, tertanggal 8 Juli 2010.

Berbekal surat tersebut, TPI Palang telah sah secara hukum melakukan kegiatan pelelangan ikan dan menjadi salah satu aset desa setempat.

“Pemkab tidak terlalu terlibat dalam pengelolaan TPI itu. Sebagian besar wewenang pengelolaan menjadi hak Pemerintah Desa setempat. Ini sesuai Undang-undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,” tambah Joni Martoyo.

Informasi yang diperoleh jurnalberita.com, Kades Palang, Agus, sempat mempertanyakan retribusi yang wajib disetorkan TPI Palang ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DPK) Tuban sebesar Rp 3 juta per bulan. Seingat Agus, TPI tersebut belum mendapat ijin resmi dari Pemkab sehingga harusnya tidak wajib dipungut retribusinya. “Seingat saya belum ada ijinnya. Mungkin sudah diajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan, tapi belum keluar,” katanya.

Agus sendiri mengaku sangat keberatan bila TPI yang telah ditetapkan sebagai BUMDes itu diwajibkan menyerahkan Rp 3 juta atau sekitar 2 persen dari total pendapatannya. Dalih Agus, TPI itu merupakan satu-satunya sumber pendapatan desa. Sebelumnya, tambah Agus, seluruh pendapatan TPI masuk ke kas desa. “Tapi sekarang saya hanya menerima laporan dari pengurus TPI, nggak pernah tahu duitnya,” jelasnya.
Yunus, Juru Lelang TPI Palang juga membantah jika surat ijin TPI belum keluar. Memang, lanjutnya, sebelum ditetapkan sebagai BUMDes, seluruh penghasilan TPI disetorkan ke Kepala Desa. Tapi setelah turun surat ijin sebagaimana disebutkan Joni Martoyo, pihaknya berkewajiban menyetorkan 2 persen pendapatan TPI ke Pemkab melalui DPK.

Sementara itu sumber di DPK menyebutkan, penetapan TPI Palang sebagai BUMDes tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1) yang diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005. Beradasar aturan tersebut, jelas sumber tersebut, BUMDes memang berkewajiban bagi hasil pendapatan terhadap Pemkab sebesar 2 persen dari total pendapatan BUMDes.  (Jurnalberita.com - February 27-2-2011)

PILBUP TUBAN Diwarnai BLACK CAMPAIGN

TUBAN - Calon wakil bupati (Cawabup) Haeny Relawati Rini Widyastuti menyatakan ada sekelompok orang yang mengembuskan kabar bahwa pemilihan bupati (Pilbup) Tuban 2011 bakal rusuh. Kabar itu disebar ke masyarakat melalui pesan singkat.

“Kabar itu sengaja diembuskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan kabar itu,” ujar Haeny Relawati yang juga bupati Tuban dua periode itu saat kampanye pasangan Kristiawan – Haeny Relawati di Lapangan Soko, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jumat (25/2/2011).

Kampanye pasangan Kristiawan-Haeny Relawati ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie dan kader Golkar, Nurul Arifin.

Haeny mengatakan, pihaknya mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman selama pelaksanaan coblosan hingga proses penghitungan surat suara nanti. Sesuai rencana, pada 26-28 Februari berlangsung masa tenang. Sementara, coblosan pilbup Tuban akan berlangsung pada 1 Maret mendatang.

Menanggapi pernyataan Haeny, anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup Tuban Arief Subiantoro mengatakan, pihaknya belum mendapat kabar beredarnya SMS yang berisi kabar kerusuhan Pilbup Tuban tersebut.

“Anggota Panwas juga belum ada yang menerima SMS berisi kabar rusuh itu,” ujarnya.

Menurut Arief, pihaknya akan menyelidiki kabar yang berbau kampanye hitam (black campaign) tersebut. Kalau terbukti, mereka yang menyebar kampanye hitam itu bisa dikenai pelanggaran pidana dan ditangani pihak kepolisian. “Itu pelanggaran pidana,” ujarnya.

Sebelumnya, kata dia, juga ada kampanye serupa yaitu kampanye lewat jejaring sosial di internet yang menunjukkan gambar wajah Haeny Relawati dicoret tinta merah dan ditulis dilarang maju lagi. Temuan itu sudah diselidiki, namun Panwas kesulitan melacak pemilik akun jejaring sosial yang menggugah gambar tersebut. (M. Roqib/Koran SI/ded - 26 Februari 2011)

GEMAK TUBAN Serahkan Data KORUPSI ke KEJAKSAAN

TUBAN  – Belasan Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gemak) Tuban, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, Kamis (24/02). Mereka menilai kejaksaan lambat dan kurang greget dalam menangani kasus korupsi sekaligus menyerahkan data tindak pidana korupsi yang mereka miliki untuk segera ditindaklanjuti.

Selain memberikan data kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2006, kedatangan aktivis Gemak juga memberikan semangat agar aparat kejaksaan memiliki taring dalam mengungkap dan menangani kasus korupsi berskala besar yang terjadi di Kabupaten Tuban.

Para aktivis Gemak mendatangi Kejari Tuban dengan mengendarai sepeda motor. Sembari berorasi dan membentangkan poster. Usai berorasi selama kurang lebih 15 menit, mereka kemudian diterima langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tuban, Agus SH di Aula kejaksaan.

“Aspirasi apapun yang akan disampaikan oleh rekan- rekan mahasiswa kepada kejaksaan akan kami terima. Kami akan telaah dan pelajari berkas yang saudara berikan ke kami ini,” ujar Agus, usai menerima data kasus korupsi yang diserahkan perwakilan aktivis Gemak kepada dirinya.

Usai menyerahkan data yang mereka miliki kepada aparat kejaksaaan, Matin, korlap aksi mengatakan kepada wartawan, bila kedatangan para aktivis yang tergabung dalam Gemak untuk mendorong kejaksaan lebih semangat menuntaskan kasus korupsi di Tuban. (jurnalberita.com - 25/2/2011)

Pemilukada Tuban Tak Pengaruhi Sektor Pariwisata

TUBAN  – Pelaksanaan Pemilukada Tuban 2011 belum memberi pengaruh buruk pada sektor pariwisata. Terbukti grafik kunjungan wisata di sejumlah tempat wisata tidak mengalami penurunan signifikan.

Kepala Seksi Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pariwisata Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban,  Abdul Chafidz, mengungkapkan hal itu, Rabu (23/2).

Dalam catatan Chafidz, tiga tempat wisata andalan Tuban, Goa Akbar, Pemandian Bektiharjo dan Pantai Boom, grafik kunjungannya masih realatif stabil. Sampai dengan 22 Pebruari ini, tercatat jumlah pengunjung Goa Akbar sebanyak 26.074 orang, Pemandian Bektiharjo,  14.314 orang, dan Pantai Boom, 33.473 orang pengunjung.  “ Jumlah ini dihitung sejak 1 Januari hingga 22 Pebruari ini,” terang Chafidz.

Diakui Chafidz, pihaknya sempat memprediksi angka kunjungan wisata bakal mengalami penurunan signifikan karena pengaruh Pemilukada. Terlebih pelaksanaan Pemilukada Tuban kali ini tergolong istimewa karena selain satu-satunya di Jawa Timur, Pemilukada kali ini juga menjadi perhatian nasional. Lumrah, karena Tuban memiliki pengalaman pahit saat Pilkada 2006 berbuah rusuh massa yang menghancurkan sejumlah fasilitas Pemerintahan, termasuk Pendopo Krido Manunggal.

“ Ya siapa yang tidak ketar-ketir, karena kita punya pengalaman buruk pemilukada di waktu lalu. Tapi alhamdulillah, semua itu tidak berpengaruh pada sektor pariwisata,” tambah Chafidz.

Diakuinya pula, hingga kini, sektor Pariwisata baru mampu memberi kontribusi sebesar Rp 800 juta pada Pendapatan Aseli Daerah (PAD). Ke depan, kata Chafidz, pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan demi peningkatan pendapatan sektor Pariwisata.

Chafidz sangat berharap, Pemilukada kali ini tidak berujung rusuh massa, sehingga upaya yang dilakukan jajarannya untuk mendongkrak pendapatan sektor pariwisata tidak sia-sia. “Sektor pariwisata ini rentan terhadap situasi dan kondisi sosial politik. Kalau situasinya tidak kondusif dan rawan, sudah pasti wisatawan akan takut berkunjung,” kata Chafid. (Jurnalberita.com - February 24, 2011)

Cabe THAILAND Serbu TUBAN

TUBAN - Harga cabe di Kabupaten Tuban mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat banyaknya cabe impor asal Thailand yang menyerbu sejumlah pasar. Jika sebelumnya harga cabe lokal bisa mencapai Rp 90 ribu per kilogramnya, sekarang ini tinggal berkisar Rp 70 ribu /kg.

Anjloknya harga cabe ini juga akibat masyarakat yang sudah mulai gemar mengkonsumsi cabai impor yang banyak dijual. Akibatnya, cabe lokal penjualannya banyak mengalami penurunan sehingga berpengaruh terhadap harga.

“Harga cabe lokal sekarang turun. Ini akibat dari banyaknya cabe impor yang sudah banyak di pasaran dan banyak juga masyarakat yang lebih memilih cabe impor ketimbang membeli cabe lokal,” kata Imam, salah satu pedagang cabe di pasar Tuban.

Menurutnya, warga banyak memilih cabe impor tersebut alasan paling utamanya adalah masalah harga. Maklum, harga cabe impor memang jauh lebih murah ketimbang cabe lokal yang banyak beredar selama ini.
“Karena harganya jauh lebih murah, belakangan ini masyarakat lebih memilih cabe impor. Mereka tidak lagi memperdulikan rasa. Sebab, harganya memang jauh beda,” sambung lelaki bertubuh tambun ini.

Pantauan di Pasar Baru Tuban menyebutkan, harga cabe impor yang dijual di sana hanya berkisar Rp 40 ribu perkilogramnya. Artinya, ketika harga cabai lokal masih Rp 90 ribu perkilo, ada selisih harga lebih dari seratus persen.

Cabe impor asal Thailand yang banyak berada di sejumlah pasar di Tuban tersebut, ciri-cirinya berwarna lebih merah dari cabe lokal dan ukurannya hampir seukuran cabe rawit lokal. Sedangkan bentuknya lebih halus kalau dibandingkan dengan cabe lokal.

“Kalau soal rasa, jelas lebih pedas dan lebih enak cabe lokal. Tapi karena harganya murah, masyarakat cenderung memilih cabe impor,” imbuh Karsan, salah satu pengunjung pasar. (kotatuban.com - 22 February 2011 )

PAKDE KARWO : USUT Keterlibatan PNS dalam PILKADA TUBAN

GUBERNUR Jawa Timur, Soekarwo, memastikan oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam penggalangan dukungan untuk calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tuban akan diusut.

"PNS dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Kalau ada (yang terlibat dalam Pilkada Tuban pada 1 Maret mendatang), pasti akan dikenai sanksi tegas sesuai prosedur," katanya setelah melantik Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, Senin.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim ini menambahkan, dirinya telah memanggil Plt Sekda Tuban untuk mengklarifikasi masalah tersebut, namun hasilnya tidak bisa dijelaskan secara rinci.

Namun pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini menyatakan dirinya telah mengingatkan potensi kerusuhan sebagaimana pernah terjadi dalam Pilkada Mojokerto pada tahun 2010 yang disebabkan kecurigaan atas netralitas birokrat.

"Masalah ini juga sudah saya sampaikan saat bertemu dengan pimpinan DPRD setempat. Bahwa kasus di Mojokerto itu akibat rasa ketidakadilannya sangat tinggi karena mobil pelat merah digunakan kampanye," ujarnya.

Ia berjanji akan memerintahkan atasan pejabat setempat untuk menindak pejabat PNS maupun kepala desa yang terbukti terlibat dalam penggalangan massa kepada calon tertentu.

Bagi pejabat PNS yang terlibat dalam kegiatan politik bisa dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Terkait kepala desa yang terbukti ikut serta dalam kegiatan politik, katanya, bisa dipecat karena melanggar ketentuan dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Arif Budiman berharap segala permasalahan yang terjadi di lapangan segera diselesaikan.

"Saya berharap KPU dan Panwas serta stakeholder yang lain bisa menyelesaikan persoalan di bawah, tidak perlu sampai menumpuk karena akan menimbulkan banyak problem, sebab semakin banyak orang dan pendapat yang terlibat," jelasnya.

Ia mencontohkan kalau ada masalah kecil di tingkat desa atau kecamatan, diharapkan di selesaikan di desa dan kecamatan, tidak perlu dibawa sampai ke tingkat kabupaten.

Sementara, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jatim Sri Sugeng Pujiatmoko mengaku belum menerima kemajuan laporan dugaan keterlibatan PNS dalam Pilkada Tuban.

Informasinya, seorang oknum PNS di lingkungan Kantor Bappeda setempat diindikasikan menggalang dukungan dari para kepala desa bagi calon tertentu.

"Kami masih menunggu hasil penyelidikan Panwas Tuban," jelasnya.

Informasi itu melaporkan adanya oknum PNS yang menggalang dukungan saat ada koordinasi pelaksanaan program desa.

"Jika laporan terbukti, kami (Panwas Provinsi) akan memerintahkan kepada panwas kabupaten untuk merekomendasikannya ke pihak KPU agar dijatuhi sanksi," katanya. (antarajatim.com - 21 Peb 2011)

CONG PING: SAYA TIDAK DUKUNG CABUB LAIN

TUBAN  – Upaya untuk ‘menggerogoti’ dan mengrong-rong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh salah satu pengurus Pimpinan Anak Cabang yang mendukung pasangan calon bupati-calon wakil bupati (Cabup-Cawabup) yang bukan di usung oleh DPC PDIP akhirnya tertepis. Keberadaan mantan ketua DPC PDIP Go Tjong Ping yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban bergandengan dengan Ketua DPC PDIP Karjo pada tanggal (15/2.red) kemarin menjadi jawaban, bahwa selama ini tidak ada perselisihan dan perpecahan di tubuh partai berlambang banteng gemuk moncong putih ini.

Sementara Go Tjong Ping alias Tegug Prabowo yang juga pernah menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan Noor Nahar Husein pada tahun 2006 dulu mengaku, bahwa selama ini ia tidak pernah menyatakan secara resmi mendukung Cabup-Cawabup HUDANOOR, akan tetepi hanya tudingan yang tidak beralasan.

“Saya tegaskan disini, mereka hanya mencurigai saya dan menuding kalau saya mendukung Cabup-Cawabup HUDANOOR, itu tidak benar, karena PDIP mempunyai calon tersendiri” Kata Go Tjong Ping.

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa langkah yang ditempuh selama ini, yakni diam dan tidak ikut rame-rame dukung mendukung adalah upayanya untuk menyelamatkan partai yang selama ini kendarai.

“Saya adalah kader militan PDIP, saya dulu pernah diberangkatkan PDIP mencadi Cawabup berpasangan dengan Pak Noor Nahar Husein, meski gagal, akan tetepi karena untuk kebesar partai, saya harus keluar guna mensolidkan kembali kader-kader partaiyang tercerai berai saat ini” Ujar Teguh Prabowo yang juga pengusaha polowijo ini pada Beritakota.net (17/2).

Sementara, Abu Khanifah Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Tuban saat dikonfirmasi Beritakota.net menyatakan, bahwa kalau selama ini ada oknum-opknum tertentu yang menyatakan dan mengatasnamakan partai yang ia pimpin, adalah bagain dari skenario besar untuk mengadudomba antara PDIP dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Kita selama ini dengan PKB adalah seperti saudara sendiri, seperti satu partai, kalaupun saat ini PKB dan PDIP mempunyai Cabup-Cawabub sendiri adalah bagian dari merebut kekeuasaan yang absolud, yang selama ini kita (PDIP dan PKB.red) lawan” Kata Abu Khanifah.

Saat disinggung terkait dengan adanya kader yang mendukung pasangan Cabup-Cawabup yang bukan di usung oleh PDIP, Sekretaris DCP PDIP yang juga ketua Tim Pemenagan Cabup-Cawabup Mohammad Anwar-Tulus Setyo Utomo (MULYO) ini mengaku kalau berdasarkan SK DPP PDIP Nomer 109, semua kader, pengurus dan anggota dewan dari PDIP harus taat dan mengamankan, memenagkan SK tersebut.

“Kalau di partai kami, tidak ada aturan dan tidak boleh merong-rong atau melakukan penmgembosan partai lain, oleh karena itu, dalam SK nomer 109 sudah jelas, kalau kader PDIP tidak patuh, maka akan ada tindakan secara organiasi” Terang Abu Khanifah. (beritakota.net - February 18th, 2011)

TUBAN Berkembang Jadi KOTA BISNIS

TUBAN sebagai kota bisnis nampaknya mulai dirasakan oleh para pengusaha dari dalam dan luar kota. Kantor bank, lembaga pembiayaan dan jasa perdagangan mulai mengincar pengembangan usaha di kabupaten Tuban.

“Kami melihat perkembangan setahun ini Tuban berkembang jadi kota bisnis yang menjanjikan, tanda-tandanya adalah dibukanya berbagai kantor bank dan pusat pertokoan maupun perdagangan,” kata Manager Adira Kredit, Narwi yang pernah bertugas di Bojonegoro.

Toko-toko di jalan protokol seperti jalan Basuki Rahmat dan sekitarnya tidak lagi tutup pada pukul 19.00, tetapi mereka tutup pada pukul 21.00. Sementara jenis barang apa saja bisa dibeli di kota Tuban sedang harganya juga hampir sama dengan Surabaya.

“Kami sebagai lembaga pembiayaan mencari barang elektronik kelas menengah sampai yang mewah, ada di sini. Sehingga tak perlu lagi harus memesan ke Surabaya maupun kota besar lainnya,” kata Narwi sambil membandingkan kota Bojonegoro yang kalah maju dibanding bisnis di Tuban.

Hal ini juga diakui Pemimpin Bidang Pelayanan BNI Cabang Tuban, Eko Wianindyo SE. Perkembangan bisnis dan gaya hidup orang Tuban cukup maju dibanding kota-kota sekitarnya seperti Gresik, Lamongan maupun Bojonegoro.

“Dilihat dari tingkat inflasinya, kota Tuban relatif tinggi karena perilaku konsumtifnya yang menyamai dengan Surabaya. Saya melihat dari sisi Tabungan Tapenas BNI yang berhadiah langsung cukup diminati, bahkan di luar dugaan kami,” kata Eko.

Mengapa Tuban tingkat ekonominya tinggi? Indianto, Branch Manager Bank Sinarmas Tuban menyebut indikasinya adalah investasi di sini sudah mulai tumbuh. Ini kaitannya dengan industri yang berkembang dengan baik seperti Semen Tuban, Semen Holchim, Petrochina Chemical industry, Pertamina dan PLTU yang akan segera dibangun di sini.

“Karena itulah pertimbangan Bank Sinarmas buka di Tuban lebih dulu dibandingkan dengan di Bojonegoro yang biasanya kantor cabang dibuka disana lebih dulu baru kemudian Tuban atau Lamongan,” ungkapnya.

Dari sisi perdagangan, Kris Margo Luhur, Store Manager Bravo Tuban, melihatnya Tuban cukup bagus jumlsh belanjanya. Segala kebutuhanyang dijual di sini cukup laku bahkan terus meningkat permintaannya.

“Ukurannya tingkat konsumsi warga Tuban bagus, maka supermarket seperti yang kami buka di sini laku, maka perdagangan di sini pasti maju. Cuma memang butuh kemasan-kemasan yang bagus agar konsumen senang,” katanya.(kotatuban.com/as/skyscrapercity.com)

Pemilukada Tuban : Massa Pemilih Diam & Menunggu

TUBAN – Meski Pemilukada Tuban, Jawa Tiumur, akan digelar pada 1 Maret 2011 mendatang, masyarakat calon pemilih terkesan diam dan menunggu. Jika pun ada gemuruh di akar rumput, hanya sebatas pada mereka yang punya kepentingan. Seperti tim sukses atau pun relawan dari masing-masing kandidat.

Dari serangkaian wawancara yang dilakukan, Selasa (8/2/2011) di tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Rengel, Plumpang, Soko, Singgahan, Semanding, Grabagan dan Kecamatan Parengan, disebutkan bahwa masyarakat calon pemilih yang tinggal daerah pedesaan tersebut lebih bersikap wait and see.

“Bagi kami, hanya menunggu respon dari para kandidat. Terus terang saja, kalau ada distribusi uang akan kami pilih. Kalau tidak, ya diam dulu,” tutur sejumlah warga Dusun Jaten Cilik, Desa/Kecamatan Rengel, tanpa ekspresi.

Kartika didesak, siapa dari 6 kandidat yang layak menurut pandangan mereka? Lama tak diperoleh jawaban pasti. Tapi, manakala disebut nama incoumbent Ny. Hj. Haeny Relawati Rini Widiastuti, Bupati Tuban kini, yang maju sebagai calon wakil bupati (cawabup) mendampingi Kristiawan, sebagian dari mereka menjawab dengan anggukan kepala.

“Ada yang kami risaukan ketika Tuban digantikan pemimpin baru. Walau pun, Ny. Haeny hanya wakil, kelangsungan pembangunan terutama infrastruktur (jalan) akan terus berlanjut dan berkesinambungan,” tutur Sujar, warga Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan.

Keinginan sejumlah warga tersebut, memang tidak bisa dijadikan ukuran. Namun, seperti yang diakui warga lainnya yang bermukim di sejumlah desa di Kecamatan Parengan dan Kecamatan Singgahan, yang mengaku telah dimobilisasi kandidat selain pasangan Kristiawan-Ny. Haeny, cenderung tidak antusias.

“Ada sudah beberapa yang dating menawarkan pilihan. Namun, sepertinya tidak jelas dan tidak sesuai yang kami inginkan. Mereka rata-rata terkesan mengunggulkan calon yang yang dibawanya dan menjatuhkan kandidat lainnya,” tutur Yoyok Sudarmoko, warga Desa Lajukidul, Kecamatan Singgahan.

Masyarakat calon pemilih juga mengeluhkan pula, berseliwerannya mobil para tim kandidat yang melintasi jalananan desa. Dengan tampilan mobil mewah, seakan mereka lupa bahwa masyarakat yang terus didera kesulitan ekonomi bak disuguhi pameran yang gemerlap.

Seperti diketahui, dalam Pemilukada Tuban yang tinggal menghitung hari ini, diikuti oleh 6 calon pasangan. Yaitu Chamim Amir-Ashadi Suprapto (nomor urut 1), Kristiawan-Ny. Haeny (nomor urut 2), HM Anwar-Tulus (nomor urut 3), H. Fathul Huda-Noor Nahar Hussein (nomor urut 4), Srtiyajid-Bambang Suhariyanto (nomor urut 5), serta Bambang Lukmantono-Edy Thoyibi (nomor urut 6). (maiwanews.com)

MARIA KRISTIN Bertekad BANGKIT

PEBULUTANGKIS kelahiran Tuban, 25 Juni 1985 itu kembali ke klub. Dia dibimbing sebelum masuk Pelatnas yaitu Perkumpulan Bulu Tangkis (PB) Djarum Kudus.

“Memang benar, saya kembali ke PB Djarum. Saya akan berusaha kembali lagi,” katanya di sela-sela outbond PB Djarum di Zona 235 Cikole, Lembang, Jawa Barat, Senin.

Meski tidak masuk Pelatnas lagi, dia berusaha semaksimal mungkin mengembalikan performa dengan harapan bisa terlepas dari keterpurukan dan secepatnya mampu bersaing dengan pebulutangkis lain.

Keseriusannya juga terlihat saat menjalani kegiatan luar lapangan atau “outbond” bersama dengan 70 pebulutangkis PB Djarum termasuk di dalamnya Maria Febe Kusumastuti, Fransiska Ratnasari dan Andre Kurniawan Tedjono. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua PB Djarum Yoppy Rosimin.

Meski masih merasa nyeri dilututnya, perempat finalis Djarum Indonesia Open 2010 itu terlihat begitu serius dalam menyelesaikan 12 games yang harus dilalui.

“Acara ini (outbond) baru pertama saya ikuti. Seru, tapi ada beberapa games yang cukup membuat saya panik,” katanya setelah menyelesaikan salah satu games yaitu “paintball”.

Dari 12 games yang dilalui ada satu games yang membuat dirinya betul-betul panik adalah Tali 2. Games ini adalah menaiki tali yang melintasi diatas jurang dan tali yang dilalui digoyang-goyang oleh panitia.

Dengan susah payah, peraih medali perunggu Olimpiade Beijing China 2009, berjalan diatas tali itu dan akhirnya mampu menyelesaikan games yang dinilai cukup berat itu.

“Cukup sekali saja. Saya pilih bertanding melawan lawan yang berat,” katanya ketika ditanya apakah masih mau melakukan “outbond” seperti yang dilakukan saat ini.

Hanya saja, kata dia, ada banyak hal yang bisa diraih dalam kegiatan luar lapangan ini diantanya adalah meningkatkan keberanian dan berani mengambil keputusan.

Ditanya target setelah melakukan out bond bersama pebulutangkis PB Djarum yang lain, juara I Kejurnas Antar Klub 2010 (beregu campuran) adalah turun di Liga Super Bulu Tangkis Indonesia di Surabaya, 19-27 Februari nanti.

Untuk kejuaraan di luar negeri Maria Kristin belum bisa menentukan turnamen yang akan diikuti. Setelah keluar dari pelatnas diakui jika frekuensi bertanding di luar negeri berkurang.

“Saya akan tetap mencoba. Mungkin saya akan turun dibeberapa kejuaraan Grand Prix ,” katanya.

Guna melancarkan rencananya, semifinalis Piala Uber 2010 itu akan mempercepat penyembuhan cideranya dengan fisioterapi. Selain itu pihaknya akan berlatih dengan keras sesuai dengan program yang telah ditetapkan. (A.Maruli/ab.com)

Jurnalis Gelar Dialog Cabup Cawabup Tuban

Tuban  – Untuk pertamakalinya, Dialog Calon Bupati (Cabub) dan Calon Wakil Bupati (Cawabub) pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikabupaten Tuban yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2011 dilaksanakan. Kali ini bukan komisi pemilihan umum daerah (KPUD) yang menggelar dialog tersebut, akan tetapi para Jurnalis yang tergabung dalam Ronggolawe Press Solidarity (RPS).

Dialog Public Cabub-Cawabub yang dihelat para jurnalis ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan peringatan hari pers nasional (HPN) tahun 2011. Meski tidak semua masing-masing pasangan hadir, akan tetapi semua perwakilan semua calon hadir dalam dialog dengan panelis Prof.Hotman Siahaan Guru Besar Sosiologi Universitas Airlanga (Unair) Surabaya.

“Alhamdulillah semua perwakilan datang, yang tidak hadir hanya Bu Haeny Relawati cawabub pasangan dari Kristian, H. Fathul Huda Cabub Pasangan Noor Nahar, Ashadi Suprapto Cawabub pasangan dari Hamim Amir” Kata Cipnal M Muchlip Ketua Panitia HPN 2011.

Ekonomi kerakyatan menjadi issue utama dalam Dialog Publik Cabub-Cawabub menjadi ajang saling beradu visi dan misi untuk mensejahterakan warga bumi Ronggolawe. Hasil pantauan ditempat acara gedung KSPKP (06/02), menyebutkan dari ke-enam Cabub masing-masing menyampaikan konsepnya mulai dari Industrialisasi, pertanian hingga ekonomi kerakyatan.

”Thema kita pada acara dialog ini adalah tentang Industrialisai, dan paling akhir ekonomi kerakyatan yang ujung-ujungnya demi mensejahterakan rakyat,” ungkap Mustofirin, Moderator acara.

Sejumlah konsep mulai mengemuka diantara calon Bupati, mulai dari mendatangkan investor, pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penertiban minimarket yang mengancam keberlangsungan pasar tradisional.

Ditambahkan, para peserta Pemilukada juga menyampaikan adanya pembagian wewenang pemerintah desa, prosentasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 20 sampai 35 persen untuk mewujudkan terjadinya iklim perekonomian yang berbasis kerakyatan.

Disoal detail program yang akan dilakukan, para Cabub menjelaskan untuk meningkatkan taraf hidup petani akan melakukan peningkatan sarana pertanian (pembuatan embung, saluran irigasi, benih unggul) hingga pelatihan pertanian.

“Para hadirin, dan pemirsa dirumah bahwa yang disampaikan para kandidat tadi utamanya adalah untuk kemakmuran rakyat dan silahkan untuk dinilai sendiri. Kandidat mana yang sesuai dengan pemikiran bapak dan ibu semua sehingga selama lima tahun kedepan Tuban menjadi lebih baik,” jelas Prof. Dr. Hotman Siahaan, Guru Besar ilmu sosiologi Universitas Ailangga Surabaya ini.

Dalam kesempatan ini, para cabub-Cawabub serta KPU dan Pabwaskab, Kapolres dan Dandim 0811 Kabupaten Tuban juga para Wartawan melakukan penandatanganan Pemilukada damai. Sehingga dengan acara simbolis ini diharapkan akan dapat memberikan dukungan moral terciptanya Pemilukada damai dan berkwalitas.

HUDA, HAENY dan ASHADI TIDAK HADIR

Selain nampak hadir, jajaran Muspida Kabupaten Tuban, perwakilan organisasi Masyarakat, Mahasiswa nampak memenuhi kursi undangan. Namun diantara para pasangan Cabub-Cawabub sebanyak tiga orang tidak memenuhi undangan para awak media ini. Ketidak hadiran ketiga tokoh ini disayangkan oleh sejumlah kalangan. Pasalnya thema yang diusung adalah berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Sehingga sangat diperlukan komitmen langsung dari yang bersangkutan, lantaran acara dialog ini disiarkan dua station TV Swasta dan dapat dilihat langsung warga Tuban.

Ketiga kandidat tersebut adalah H. Fathul Huda (cabub nomor urut 4), Haeny Relawati RW (Cawabub nomor urut 2) dan Ashadi Soeprapto (cabub nomor urut 3). H. Fathul Huda, hanya mewakilkan kepada Ir. Noer Nahar Hussain. Cabub yang diusung oleh PKB, PPP, Gerindra dan PBB ini kabarnya ada kesibukan lain, yakni sedang melangsungkan pertemuan dengan kalangan ethnis China di Tuban.

Sedangkan Haeny Relawati RW dan Ashadi Soeprapto, keduanya tidak memberikan informasi kepada panitia atas ketidak hadiranya. Sebenarnya Haeny (Incumbent) sangat ditunggu komentarnya soal komitmen memakmurkan masyarakat dihadapan undangan dan masyarakat melalui tayangan TV.

“Siapa yang tidak hadir nggak usah kita sebutkan semua sudah pada tahu, karena kursinya kosong. Dan biar masyarakat sendiri yang menilai siapa yang berkomitmen dihadapan masyarakat,” Tambah Cipnal, Ketua Panitia HPN 2011.(kh/beritakota.net)