Politik Uang Bertebaran di Tuban

TUBAN - Praktik politik uang (money politics) mulai marak menjelang hari H pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Tuban 1 Maret 2011. Uang sebesar Rp 25.000 sampai Rp 50.000 mulai bertebaran dari sebagian calon untuk menggaet dukungan pemilih.

Hal itu diungkap sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Cinta Damai (FCD) saat berunjuk rasa di depan Mapolres Tuban bersamaan dengan acara kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Tuban, Minggu (27/2).

"Kami tahu sendiri adanya salah satu calon yang membagi-bagi uang. Seperti di Desa Pekuwon, Kecamatan Rengel masing-masing warga diberi Rp 25.000; di Desa Sumberrejo, Kecamatan Rengel juga Rp 25.000 per orang, dan di Desa Plandaan, Kecamatan Soko juga ada pembagian uang kepada warga masing-masing Rp 50.000. Modusnya, ada orang-orang suruhan dari salah satu calon yang menemui satu per satu warga dan membagikan uang tersebut," ungkap Suhadi, koordinator FCD saat berunjuk rasa di halaman Polres Tuban kemarin.

Menurutnya, kasus politik uang tersebut sudah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban. Namun, tak kunjung ada tindak lanjut. "Ini jelas sudah tidak fair. Karena itu, saat tahu ada Gubernur datang ke Tuban kita melakukan unjuk rasa supaya Gubernur tahu bahwa telah terjadi money politics di Tuban. Dan harapan kami, polisi bisa segera mengambil tindakan tegas atas permasalahan ini," sambungnya didampingi para pendemo lain yang tetap bertahan di bawah guyuran hujan siang kemarin.

Sementara di Aula Polres Tuban, berlangsung pertemuan tertutup antara Gubernur Jatim Soekarwo, Bupati Tuban, Wakil Bupati, KPU Jatim, KPU Tuban, Panwas Jatim, Panwas Tuban, Kejaksaan, TNI, Polri, dan berbagai kalangan terkait persiapan pelaksanaan Pemilukada Tuban.

"Ada beberapa hal yang kita bahas dalam pertemuan ini. Di antaranya adalah masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap), di mana telah bagus dan sudah disetujui semua pihak serta ditandatangani. Selain itu, juga masalah netralitas PNS yang harus benar-benar dijaga," kata Pak De Karwo, panggilan akrab Gubernur Soekarwo.

Mengenai kesiapan, Pak De juga menginstruksikan bahwa semua perlengkapan sarana dan prasarana untuk Pemilukada yang berlangsung tanggal 1 Maret harus sudah dikirim dan sampai di semua lokasi pada tanggal 28 Februari (hari ini).

Terkait kasus money politics seperti yang disampaikan para pendemo, Gubernur menyatakan bahwa pihaknya telah meminta Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim untuk memberikan perhatian lebih serius dalam Pemilukada Tuban.

"Kasus money politics paling rawan adalah serangan fajar, karena itu TNI dan Polri harus lebih ekstra dalam melakukan pengawasan pada saat-saat yang rawan tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam, supaya memberikan perhatian lebih dalam hal ini," sambungnya.

Ketika akan keluar dari Mapolres Tuban, Gubernur Soekarwo menyempatkan diri turun dari mobil dan menemui para pendemo yang sudah dalam keadaan basah kuyup tersebut. Setelah menyalami satu persatu dan menampung aspirasi para demonstran, Sokarwo kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju Surabaya.

Kapolres Tuban AKBP Nyoman Lastika menjelaskan, terkait kasus politik uang yang disampaikan demonstran, sejauh masih berurusan dengan pemilu, merupakan kewenangan Panwas. "Tapi, kalau sudah di luar itu baru menjadi wewenang polisi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Minan, selaku Ketua Panwaslu Tuban, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tentang terjadinya money politics di salah satu daerah di Tuban.Sayangnya, tidak dijelaskan kasusnya di mana dan siapa pe-lakunya. "Memang, sudah ada laporan yang masuk. Tapi, sejauh ini kami masih melakukan pendalaman atas laporan tersebut untuk membuktikan benar tidaknya laporan itu," jawab Minan singkat.(Tribunnews.com - 28 Februari 2011)