Siapa Sebenarnya Soeharto?

Bagian Pertama

BULAN November 41 tahun lalu, Jenderal Suharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno, mengirim satu tim ekonomi yang terdiri dari Prof. Sadli, Prof. Soemitro Djoyohadikusumoh, dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley University AS-sebab itu tim ekonomi ini juga disebut sebagai ‘Berkeley Mafia'-ke Swiss. Mereka hendak menggelar pertemuan dengan sejumlah konglomerat Yahudi dunia yang dipimpin Rockefeller.

Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul"The New Ruler of the World' yang bisa didownload di situsyoutube, tim ekonomi suruhan Jenderal Suharto ini menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeler cs. Dengan seenak perutnya, mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut. Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport, ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha Yahudi tersebut.

Sampai detik ini, saat Suharto sudah menemui ajal dan dikuburkan di kompleks pemakaman keluarga di dekat Imogiri, di sebuah daratan dengan ketinggian 666 meter di atas permukaan laut (!?), perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih saja terus berjalan dan dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai korporasi Yahudi Dunia. Hasilnya bisa kita lihat di mana-mana: angka kemiskinan di negeri ini kian membengkak, kian banyak anak putus sekolah, kian banyak anak-anak kecil berkeliaran di jalan-jalan raya, kian banyak orangtua putus asa dan bunuh diri, kian banyak orang gila berkeliaran di kampung-kampung, kian banyak kriminalitas, kian banyak kasus-kasus korupsi, dan sederet lagi fakta-fakta tak terbantahkan jika negeri ini tengah meluncur ke jurang kehancuran. Suharto adalah dalang dari semua ini.

Tapi siapa sangka, walau sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekia dari dalam dan luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat Jenderal Suharto berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak terbantahkan, namun nama Suharto masih saja dianggap harum oleh sejumlah kalangan. Bahkan ada yang begitu konyol mengusulkan agar sosok yang oleh Bung Karno ini disebut sebagai Jenderal Keras Kepala (Belanda:Koepeg) diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional dan diberi gelar guru bangsa. Walau menggelikan, namun hal tersebut adalah fakta.

Sebab itu, tulisan ini berusaha memaparkan apa adanya tentang Jenderal Suharto. Agar setidaknya, mereka yang menganggap Suharto layak diberi gelar guru bangsa atau pun pahlawan nasional, harus bisa bermuhasabah dan melakukan renungan yang lebih dalam, sudah benarkah tindakan tersebut.

Fakta sejarah harus ditegakkan, bersalah atau tidak seorang Suharto harus diputuskan lewat jalan hukum yakni lewat jalur pengadilan. Adalah sangat gegabah menyerukan rakyat ini agar memaafkan dosa-dosa seorang Suharto sebelum kita semua tahu apa saja dosa-dosa Suharto karena dia memang belum pernah diseret ke muka pengadilan.

Tulisan ini akan berupaya memotret perjalanan seorang Suharto, sebelum dan sesudah menjadi presiden. Agar tidak ada lagi pemikiran yang berkata, "Biar Suharto punya salah, tapi dia tetap punya andil besar membangun negara ini. Hasil kerja dan pembangunannya bisa kita rasakan bersama saat ini. Lihat, banyak gedung-gedung megah berdiri di Jakarta, jalan-jalan protokol yang besar dan mulus, jalan tol yang kuat, Taman Mini Indonesia Indah yang murah meriah, dan sebagainya. Jelas, bagaimana pun, Suharto berjasa besar dalam membangun negara ini!"

Atau tidak ada lagi orang yang berkata, "Zaman Suharto lebih enak ketimbang sekarang, harga barang-barang bisa murah, tidak seperti sekarang yang serba mahal. Akan lebih baik kalau kita kembali ke masa Suharto..." Hanya orang-orang Suhartoislah, yang mendapat bagian dari pesta uang panas di zaman Orde Baru dan mungkin juga sekarang, yang berani mengucapkan itu. Atau kalau tidak, ya bisa jadi, mereka orang-orang yang belum tercerahkan. (rd)

Suharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari keluarga petani yang menganut kejawen. Keyakinan keluarganya ini kelak terus dipeliharanya hingga hari tua. Karirnya diawali sebagai karyawan di sebuah bank pedesaan, walau tidak lama.

Dia sempat juga menjadi buruh dan kemudian menempuh karir militer pertama kali sebagai prajurit KNIL yang berada di bawah kesatuan tentara penjajah Belanda. Saat Jepang masuk di tahun 1942, Suharto bergabung dengan PETA. Ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan, Soeharto bergabung dengan TKR.

Salah satu ‘prestasi' kemiliteran Suharto yang sering digembar-gemborkannya semasa dia berkuasa adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta. Bahkan ‘prestasi' ini sengaja difilmkan dengan judul ‘Janur Kuning' (1979) yang memperlihatkan jika serangan umum itu diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Letkol Suharto. Padahal, sesungguhnya serangan umum itu diprakarsai Sultan Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX lah yang memimpin serangan umum melawan Belanda. Hamengkubuwono IX adalah seorang nasionalis yang memiliki perhatian terhadap nasib rakyatnya, karena itu ia tidak mau untuk di jajah. (lihat biografi Sultan Hamengkubuwono IX).

Pada 1959, Suharto yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dipecat oleh Nasution dengan tidak hormat karena Suharto telah menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Suharto kala itu juga ketahuan ikut kegiatan ilegal berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.

Untuk memperlancar penyelundupan ini, didirikan prusahaan perkapalan yang dikendalikan Bob Hasan. Konon, dalam menjalankan bisnis haramnya ini, Bob menggunakan kapal-kapal ‘Indonesian Overseas' milik C.M. Chow. Siapa C.M. Chow ini? Dia adalah agen ganda. Pada 1950 dia menjadi agen rahasia militer Jepang di Shanghai. Tapi dia pun kepanjangan tangan Mao Tse Tung, dalam merekrut Cina perantauan dari orang Jepang ke dalam jaringan komunis Asia.

Pada 1943, Chow ditugasi Jepang ke Jakarta. Ketika Jepang hengkang dari Indonesia, Chow tetap di Jakarta dan membuka usaha perkapalan pertama di negeri ini. Chow bukan saja membina WNI Cina di Jawa Tengah dan Timur, namun juga di Sumatera dan Sulawesi. Salah satu binaannya adalah ayah Eddy Tansil dan Hendra Rahardja yang bermarga Tan. Tan merupakansleeping agent Mao di Indonesia Timur. Pada pertengahan 1980-an, Hendra Rahardja dan Liem Sioe Liong mendirikan sejumlah pabrik di Fujian, Cina (Siapa Sebenarnya Suharto; Eros Djarot; 2006).

Nasution kala itu sangat marah sehingga ingin memecat Suharto dari AD dan menyeretnya ke Mahkamah Militer, namun atas desakan Gatot Subroto, Suharto dibebaskan dan akhirnya dikirim ke SSKAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat). Selain Nasution, Yani juga marah atas ulah Suharto dan di kemudian hari mencoret nama Suharto dari daftar peserta pelatihan di SSKAD, yang mana hal ini membuat Suharto dendam sekali terhadap Yani. Terlebih Amad Yani adalah anak kesayangan Bung Karno.

Kolonel Pranoto Rekso Samoedro diangkat sebagaiPangdam Diponegoro menggantikan Suharto. Pranoto, sang perwira 'santri', menarik kembali semua fasilitas milik Kodam Diponegoro yang dipinjamkan Suharto kepada para pengusaha Cina untuk kepentingan pribadinya. Suharto sangat sakit hati dan dendam terhadap Pranoto, juga terhadap Nasution dan Yani.

Di SSKAD, Suharto dicalonkan untuk menjadi Ketua Senat. Namun DI. Panjaitan menolak keras dengan menyatakan dirinya tidak percaya dengan Suharto yang dinilainya tidak bisa dipercaya karena mempunyai banyak catatan kotor dalam kair militernya, antara lain penyelundupan bersama para pengusaha Cina dengan dalih untuk membangun kesatuannya, namun yang terjadi adalah untuk memperkaya dirinya.

Atas kejadian itu Suharto sangat marah. Bertambah lagi dendam Suharto, selain kepada Nasution, Yani, Pranoto, kini Panjaitan. Aneh tapi nyata, dalam peristiwa 1 Oktober 1965, musuh-musuh Suharto-Nasution, Yani, dan Panjaitan-menjadi target pembunuhan, sedangkan Suharto sendiri yang merupakan orang kedua di AD tidak masuk dalam daftar kematian.

Dan ketika Yani terbunuh, Bung Karno mengangkat Pranoto Rekso Samudro sebagai Kepala Staf AD, namun Pranoto dijegal oleh Suharto sehingga Suhartolah yang mengambil-alih kepemimpinan AD, sehingga untuk menghindari pertumpahan darah dan perangsaudara-karena Siliwangi di Jawa Barat (Ibrahim Adjie) dan KKO (Marinir) di Jawa Timur telah bersumpah untuk berada di belakang Soekarno dan jika Soekarno memerintahkan untuk ‘menyapu' kekuatan Suharto di Jakarta, maka mereka menyatakan siap untuk berperang-maka Soekarno melantik Suharto sebagai Panglima AD pada 14 Oktober 1965. (1) .

Pasca Perang Dunia II, AS melihat Rusia sebagai satu-satunya pihak yang bisa menghalangi hegemoninya atas dunia. Diluncurkanlah Marshall Plan sebagai upaya membendung pengaruh komunisme yang kian lama kian meluas, dari Eropa Timur ke arah Asia Selatan, sebuah wilayah yang sangat strategis dari sisi perdagangan dunia dan geopolitik, juga sangat kaya dengan sumber daya alam dan juga manusianya. AS sangat cemas jika wilayah tersebut dikuasai Soviet. Dari semua negeri di wilayah itu, Indonesia-lah negara yang paling strategis dan paling kaya. AS sangat paham akan hal ini, sebab itu di wilayah ini Indonesia merupakan satu-satunya wilayah yang disebut dalam Marshall Plan.

Namun untuk menundukkan Indonesia, AS jelas kesulitan karena negeri ini tengah dipimpin oleh seorang yang sukar diatur, cerdas, dan licin. Dialah Bung Karno. Tiada jalan lain, orang ini harus ditumbangkan, dengan berbagai cara. Sejarah telah mencatat dengan baik bagaimana CIA ikut terlibat langsung berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan Bung Karno. CIA juga membina kader-kadernya di bidang pendidikan (yang nantinya melahirkan Mafia Berkeley), mendekati dan menunggangi partai politik demi kepentingannya (antara lain lewat PSI), membina sel binaannya di ketentaraan (local army friend) dan sebagainya. Setelah berkali-kali gagal mendongkel Bung Karno dan bahkan sampai hendak membunuhnya, akhirnya pada paruh akhir 1965, Bung Karno berhasil disingkirkan.

Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, secarade facto, Jenderal Suharto mengendalikan negeri ini. Pekan ketiga sampai dengan awal 1966, Jenderal Suharto menugaskan para kaki tangannya membantai mungkin jumlahnya mencapai jutaan orang. Mereka yang dibunuh adalah orang-orang yag dituduh kader atau simpatisan komunis (PKI), tanpa melewati proses pengadilan yangfair. Media internasional bungkam terhadap kejahatan kemanusiaan yang melebihi kejahatan rezim Polpot di Kamboja ini, karena memang AS sangat diuntungkan.

Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Jenderal Suharto dirayakan dengan penuh suka cita oleh Washington. Bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai "Hadiah terbesar dari Asia Tenggara". Satu negeri dengan wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya alam, segenap bahan tambang, dan sebagainya ini telah berhasil dikuasai dan dalam waktu singkat akan dijadikan ‘sapi perahan' bagi kejayaan imperialisme Barat.

Benar saja, Nopember 1967, Jenderal Suharto menugaskan satu tim ekonom pro-AS menemui para'bos' Yahudi Internasional di Swiss. Disertasi Doktoral Brad Sampson, dariNorthwestern UniversityAS menelusuri fakta sejarah Indonesia di awal Orde Baru. Prof. Jeffrey Winters diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger dalamThe New Rulers of The World, mengutip Sampson dan menulis:

"Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar' (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi. The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia.

Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya."

Di seberang meja, duduk orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup'.

"Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia' karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar."

Masih dalam kutipan John Pilger, "Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor." Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, "Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler."

"Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan ini.' Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk hukum yang sangat menguntungkan mereka. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri."

Freeportmendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk dalam Dewan Komisaris). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.

Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan terburu-buru disodorkan kepada Presiden Soeharto membuat perampokan negara yang direstui pemerintah itu bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Oleh Suharto, rakyat dijejali dengan propaganda pembangunan, Pancasila, dantrickle down effect terhadap peningkatan kesejahteraannya, tapi fakta yang terjadi di lapangan sesungguhnya adalah proses pemiskinan bangsa secara sistematis yang dilakukan rezim Suharto.(bersambung/rd)

Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2. Tiga bulan kemudian, dia membentuk Tim Ahli Ekonomi Kepresidenan yang terdiri dari Prof Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof Dr. Moh. Sadli, Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Seluruhnya pro kapitalisme.

Nopember 1967, Suharto mengirim tim ekonomi ini ke Swiss menemui para CEO Yahudi Internasional. Lahirlah UU PMA 1967 yang sangat menguntungkan imperialis Barat. Prinsip kemandirian ekonomi Indonesia yang dijaga mati-matian Bung Karno, oleh Jenderal Suharto dihabisi dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat tergantung pada Barat sebagai kekuatan kapitalis dunia.

"Indonesia Baru" yang lebih pro-kapitalisme sesungguhnya telah dirancang sejak tahun-tahun 1950-an. David Ransom dalam artikelnya yang populer berjudul "Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia: Kuda Troya Baru dari Universitas-Universitas AS Masuk ke Indonesia" (Ramparts, 1970) memaparkan jika AS menggunakan dua strategi untuk menaklukkan Indonesia, tentu saja dengan menyingkirkan Bung Karno. Pertama, membangun satu kelompok intelektual yang berpikiran Barat. Dan kedua, membangun satu sel dalam tubuh ketentaraan yang siap bekerjasama dengan AS.

Yang pertama didalangi oleh berbagai yayasan beasiswa seperti Ford Foundation dan Rockeffeler Foundation, juga berbagai universitas ternama AS seperti Berkeley, Harvard, Cornell, dan juga MIT. David Ransom menulis, dua tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI), sebuah partai kecil yang berhaluan sosialis-kanan, yakni Soedjatmoko dan Sumitro Djojohadikusumo menjadi ujung tombak pembentukan jaringan intelektuil pro-Barat di Indonesia. Mereka, demikian Ransom, dibina oleh AS sejak akhir tahun 1949-an.

Sedang tugas kedua dilimpahkan kepada CIA. Salah satu agennya bernama Guy Pauker yang bergabung dengan RAND Corporation mendekati sejumlah perwira tinggi lewat salah seorang yang dikatakan berhasil direkrut CIA, yakni Deputi Dan Seskoad Kol. Soewarto. Dan Intel Achmad Soekendro juga dikenal dekat dengan CIA. Lewat orang inilah, demikian Ransom, komplotan AS, mendekati militer. Suharto adalah murid dari Soewarto di Seskoad.

Di Seskoad inilah para intelektuil binaan AS diberi kesempatan mengajar para perwira. Terbentuklah jalinan kerjasama antara sipil-militer yang pro-AS. Paska tragedi 1965 dan pembantaian rakyat Indonesia, yang dituduh komunis, dan kelompok ini mulai membangun ‘Indonesia Baru'. Para doktor ekonomi yang mendapat binaan dari Ford kembali ke Indonesia dan segera bergabung dengan kelompok ini, di antaranya Emil Salim.

Jenderal Suharto membentuk Trium-Virat (pemerintahan bersama tiga kaki) dengan Adam Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX. Ransom menulis, "Pada 12 April 1967, Sultan mengumumkan satu pernyataan politik yang amat penting yakni garis besar program ekonomi rejim baru itu yang menegaskan mereka akan membawa Indonesia kembali ke pangkuan Imperialis. Kebijakan tersebut ditulis oleh Widjojo dan Sadli."

 

Ransom melanjutkan, "Dalam merinci lebih lanjut program ekonomi yang baru saja di gariskan Sultan, para teknokrat dibimbing oleh AS. Saat Widjojo kebingungan menyusun program stabilisasi ekonomi, AID mendatangkan David Cole, ekonom Harvard yang baru saja membuat regulasi perbankan di Korea Selatan untuk membantu Widjojo. Sadli juga sama, meski sudah doktor, tapi masih memerlukan "bimbingan".

Menurut seorang pegawai Kedubes AS, "Sadli benar-benar tidak tahu bagaimana seharusnya membuat suatu regulasi Penanaman Modal Asing. Dia harus mendapatkan banyak dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Ini merupakan tahap awal dari program Rancangan Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) Suharto, yang disusun oleh para ekonom Indonesia didikan AS, yang masih secara langsung dimbing oleh para ekonom AS sendiri dengan kerjasama dari berbagai yayasan yang ada.

Juni 1968, Jenderal Suharto secara diam-diam dan mendadak mengadakan reuni dengan orang-orang binaan Ford, yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" (untuk merancangkan susunan Kabinet Pembangunan dan badan-badan penting tingkat tinggi lainnya): sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Dekan FEUI Sumitro Djojohadikusumo (Doctor of Philosophy dari Rotterdam), Ketua BPPN ditunjuk Widjojo Nitisastro (Doctor of Philosophy Berkeley, 1961), Wakil Ketua BPN ditunjuk Emil Salim (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1964 ), Dirjen Pemasaran dan Perdagangan ditunjuk Subroto (Doctor of Philosophy dari Harvard, 1964), Menteri Keuangan ditunjuk Ali Wardhana (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1962), Ketua Team PMA Moh. Sadli (Master of Science, MIT, 1956), Sekjen Departemen Perindustrian ditunjuk Barli Halim (MBA Berkeley, 1959), sedang Sudjatmoko, penasehat Adam Malik, diangkat jadi Duta Besar di Washington, posisi kunci poros Jakarta-Washington.

Tim ekonomi "Indonesia Baru" ini bekeja dengan arahan langsung dari Tim Studi Pembangunan Harvard (Development Advisory Service, DAS) yang dibiayai Ford Foundation. "Kita bekerja di belakang layar," aku Wakil Direktur DAS Lister Gordon. AS segera memback-up penguasa baru ini dengan segenap daya sehingga stabilitas ekonomi Indonesia yang sengaja dirusak oleh AS pada masa sebelum 1965 bisa sedikit demi sedikit dipulihkan.

Mereka inilah yang berada dibelakang Repelita yang mulai dijalankan pada awal 1969, dengan mengutamakan penanaman modal asing dan swasembada hasil pertanian. Dalam banyak kasus, pejabat birokrasi pusat mengandalkan pejabat militer di daerah-daerah untuk mengawasi kelancaran program Ford ini.

Mereka bekerjasama dengan para tokoh daerah yang terdiri dari para tuan tanah dan pejabat administratif. Terbentuklah kelompok baru di daerah-daerah yang bekerja untuk memperkaya diri dan keluarganya. Mereka, kelompok pusat dan kelompok daerah, bersimbiosis-mutualisme. Mereka juga menindas para petani yang bekerja di lapangan.(2)

Benih Orde Baru tumbuh di atas genangan darah dan tetesan air mata rakyatnya. Arah pembangunan (Repelita) didesain sesuai dengan keinginan Washington dengan mengutamakan eksploitasi segenap kekayaan alam bumi Indonesia yang dikeruk habis-habisan dan diangkut ke luar guna memperkaya negeri-negeri Barat.

Inti pergantian kekuasaan dari Bung Karno ke Jenderal Besar Suharto adalah berubahnya prinsip pembangunan ekonomi Indonesia, dari kemandirian menjadi ketergantungan. April 1966 Suharto kembali membawa Indonesia bergabung dengan PBB. Setelah itu, Mei 1966, Adam Malik mengumumkan jika Indonesia kembali menggandeng IMF. Padahal Bung Karno pernah mengusir mereka dengan kalimatnya yang terkenal:"Go to hell with your aid!"

Untuk menjaga stabilitas penjarahan kekayaan negeri ini, maka Barat merancang Repelita. Tiga perempat anggaran Repelita I (1969-1974) berasal dari utang luar negeri. "Jumlahnya membengkak hingga US$ 877 juta pada akhir periode. Pada 1972, utang asing baru yang diperoleh sejak tahun 1966 sudah melebihi pengeluaran saat Soekarno berkuasa." (M.C. Ricklefs; Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004; Sept 2007).

Dalam hitungan bulan setelah berkuasa, kecenderungan pemerintahan baru ini untuk memperkaya diri dan keluarganya kian menggila. Rakyat yang miskin bertambah miskin, sedang para pejabat walau sering menyuruh rakyat agar hidup sederhana, namun kehidupan mereka sendiri kian hari kian mewah. Bulan madu antara Suharto dengan para mahasiswa yang dulu mendukungnya dengan cepat pudar.

Mahasiswa melihat penguasa baru ini pun tidak beres. Militer dipelihara dan digunakan sebagai tameng penjaga status-quo. Kekuatan politik rakyat dibabat habis dengan dibonsainya partai-partai politik hingga hanya ada tiga: Golkar, PPP, dan PDI. "Pada Februari 1970, pemerintah mengumumkan semua pegawai negeri harus setia kepada pemerintah. Mereka tidak diizinan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar," demikian Ricklefs.

Unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di depan Kantor Pangdam Siliwangi dan juga Kantor Gubernur Jawa Barat, 9 Oktober 1970, dengan keras mengecam kelakuan tentara yang kian hari kian dianggap repressif. Delapan tuntutan kala itu disampaikan: Kebalkah ABRI terhadap hukum! Mengapa pakaian seragam diangap lebih mampu? Apakah seragam sama dengan karcis kereta-api, bioskop, bus, opelet? Kapan ABRI berubah kelakuan? Siapa berani tertibkan ABRI? Kapan ada jaminan hukum bagi rakyat? Sudah merdekakah kita dari kesewenang-wenangan hukum?" (Francois Raillon; Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974; Des 1985).

Francis Raillon menulis, "Sepanjang 1972-1973 di sekitar Suharto terjadi rebutan pengaruh antara ‘kelompok Amerika' melawan ‘kelompok Jepang'. Yang pertama terdiri dari para menteri teknokrat dan sejumlah Jenderal, Pangkopkamtib Jend. Soemitro salah satunya. Kelompok kedua, dipimpin Aspri Presiden, Jend. Ali Moertopo, dan Jend. Soedjono Hoemardhani."

Suharto memang seorang pemimpin yang sangat lihai, dan tentu saja licin bagai belut yang berenang di dalam genangan oli. Dia memanfaatkan semua orang yang berada di sekelilingnya guna memperkuat posisinya sendiri. Ketika menumbangkan Bung Karno, Suharto menggalang kekuatan militer, teknokrat pro-kapitalisme, dan ormas keagamaan, terutama umat Islam, untuk menghancurkan komunisme. Namun setelah berkuasa, umat Islam ditinggalkan. Suharto malah merangkul kekuatan salibis faksi Pater Beek SJ dan juga CSIS di mana Ali Moertopo menjadi sesepuhnya, dan kemudian di era 1980-an akan muncul tokoh sentral Islamophobia, murid Ali Moertopo, bernama Jenderal Leonardus Benny Moerdhani.

Dengan dukungan penuh terutama dari militer-tentu ada harga yang harus dibayarkan oleh Suharto, yakni membagi kue KKN kepada para perwiranya-maka kekuatan sipil tidak ada artinya. Siapa pun yang berseberangan dengannya, maka langsung dicap sebagai Anti Pancasila. Selama periode 1970-awal 1980-an, tidak ada kekuatan sipil yang berarti yang mampu menentang Suharto. Bayang-bayang pembunuhan massal yang dilakukan tentaranya Suharto pada akhir 1965 sampai awal 1966 menciptakan teror tersendiri di dalam benak rakyatnya.

Nations and Character Building yang diperjuangkan para pendiri republik ini dalam sekejap dihancurkan oleh Suharto, dan digantikan denganExploitation de L'homee par L'homee, eksploitasi yang dilakukan kubu penguasa terhadap rakyat kecil. Patut digaris-bawahi jika eksploitasi ini terus dilakukan oleh para elit pemerintah dan juga elit parpol sampai hari ini. Tak aneh jika sekarang ada yang berterus terang jika Suharto adalah gurunya.

Catatan hitam tentang Suharto tidak berhenti sampai disini. Dalam penegakan Hak Asasi manusia (HAM) misalnya, rezim Orde Baru di tahun 1980-an sangat dikenal di luar negeri sebagai rezim fasis-militeristis, sebagaimana Jerman di bawah Hitler, Italia di bawah Mussolini, Kamboja di bawah Polpot, dan Chile di bawah Jenderal Augusto Pinochet. Ini ditegaskan Indonesianis asal Perancis, Francois Raillon.

Bahkan M.C.Ricklefs, sejarawan Australia, menyatakan jika penegakan HAM-nya rezim Suharto jauh lebih buruk ketimbang penguasa jajahan Belanda. "Orde Baru lebih banyak melakukan hukuman itu ketimbang pemerintah jajahan Belanda. Orde Baru mengizinkan penyiksaan terhadap narapidana politiknya. Sentralisasi kekuasaan ekonomi, politik, administrasi, dan militer di tangan segelintir elit dalam pemerintahan Suharto juga lebih besar ketimbang dalam masa pemerintahan Belanda," tegas Ricklefs yang bertahun-tahun menelusuri sejarah bangsa ini sejak zaman masuknya Islam.

Dalam tulisan selanjutnya akan dipaparkan satu-persatu "prestasi" rezim Suharto dalam penegakan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut umat Islam, hubungan haramnya dengan Zionis-Israel, dan banyak lagi yang lainnya.(bersambung/rd)

Catatan atas kejahatan HAM rezim Suharto akan dimulai dari wilayah paling timur negeri ini, yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kejahatan HAM atas Muslim Aceh diawali oleh VOC Belanda, diteruskan oleh rezim Orde Lama Soekarno, dan ditindas lebih kejam lagi di masa kekuasaan Suharto. Bahkan di zaman Jenderal Suharto-lah, NAD yang sangat berjasa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI-terutama dari segi finansial, sebab itu NAD juga disebut sebagai ‘Lumbung Uang RI'-malah dijadikan lapangan tembak dengan nama Daerah Operasi Militer (DOM), 1989-1998.

NAD merupakan daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, yakni minyak dan gas bumi. Sampai dengan akhir dasawarsa 1980-an, Aceh telah menyumbang lebih dari 30% total produksi ekspor migas Indonesia. Pada 1971 di Aceh Utara ditemukan cadangan gas alam cair (LNG) yang sangat besar. Mobil Oil, perusahaan tambang AS, diberi hak untuk mengekploitasinya dan dalam enam tahun kemudian kompleks penyulingan KNG sudah beroperasi di dalam areal yang dinamakan Zona Industri Lhokseumauwe (ZIL). Di tempat yang sama, berabad lalu, di sinilah Kerajaan Islam pertama Samudera Pasai berdiri, dan kini oleh Suharto diserahkan kekayaan alam negeri ini yang sungguh besar kepada AS.

Sebelumnya, di Aceh Timur, dalam waktu 30 tahun sejak 1961, Asamera, suatu perusahaan minyak Kanada, telah menggali tak kurang dari 450 sumur minyak. Sumber gas alam yang ditemukan di sekitar sumur-sumur itu lebih kaya dari persediaan gas alam di Aceh Utara. Produksi Pabrik Pupuk ASEAN di Aceh hampir 90 persen diekspor, dan dari kompleks petrokimia diharapkan penjualan kimia aromatik sebesar US$200 juta setahun. Pabrik Kertas Kraft Aceh juga sudah mulai memproduksi kertas karung semen sejak 1989. Dari penghematan impor pembungkus semen saja pemerintah sudah memperoleh laba US$89 juta setahun, sedang ekspor kertas semen menghasilkan US$43 juta. Pada 1983 Aceh menyumbang 11 persen dari seluruh ekspor Indonesia.

Suharto sangat tahu jika kekayaan alam Aceh sungguh luar biasa. Sebab itu, dengan amat rakus rezim Orde Baru terus-menerus menguras kekayaan alam ini. Ironisnya, nyaris semua keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan alam Aceh ini dibawa kabur ke Jakarta. Rakyat Aceh tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tetap tinggal dalam kemiskinan dan kemelaratan. Pemerintah Jakarta bukannya mengembalikan uang Aceh ke rakyat Aceh sebagai pemilik yang sah, tapi malah mengirim ribuan tentara untuk memerangi rakyat Aceh yang sudah tidak berdaya.

Dalam dasawarsa 1990-an, dari 27 provinsi di Indonesia, Aceh menempati posisi provinsi ke-7 termiskin di seluruh Indonesia. Lebih dari 40 persen dari 5.643 desa di Aceh telah jatuh ke bawah garis kemiskinan. Hanya 10 persen pedesaan Aceh menikmati aliran listrik. Di kawasan ZIL hanya 20% penduduk yang mendapat saluran air bersih. Yang lain mendapat pasok air dari sumur galian yang sering tercemar oleh limbah zona industri.

Peneliti AS, Tim Kell, dalam laporannya menulis, "Friksi dan perbenturan nilai pun terjadi antara penduduk asli dan pendatang. Para migran menenggak bir, berdansa-dansi, melambungkan harga-harga di pasar. Mereka hidup mewah di kolam kemiskinan rakyat Aceh. Limbah industri mencemari tanah dan masuk ke sumur-sumur penduduk asli. Polusi meluas ke laut, merusak lahan nelayan. Pengangguran meningkat. Pemiskinan berlanjut. Industrialisasi gagal merombak struktur perekonomian rakyat Aceh secara fundamental, karena ia memang tak pernah menjadi bagian dari perekonomian asli rakyat Aceh". Inilah salah satu "hasil" pembangunan rezim Suharto di Aceh.

Secara obyektif Tim Kell melanjutkan, "Pada tahun-tahun 1940-an para ulama PUSA sudah kecewa atas tak diterapkannya hukum Islam di seluruh Indonesia. Pada 1950, status Aceh sebagai provinsi dicabut dan dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan sipil, pertahanan, dan perekonomian, diambil dari ruang lingkup pengaruh PUSA. Kekecewaan atas perlakuan semacam ini, dan kecemasan akan kehilangan identitasnya, mengantar Aceh ke pemberontakan 1953 di bawah pimpinan Daud Beureueh."

Di bawah rezim Suharto, Jenderal ini membawa ideologi pembangunan dan stabilitas politik, dan dengan kacamata kuda yang "sentralistik-Majapahit", Suharto mengangap sama semua orang, semua daerah, semua suku, semua organisasi, termasuk Aceh. Suharto menganggap semuanya itu sama saja dengan "Majapahit". Status "istimewa" sebagai negeri Islam Aceh pun dihabisi. Otonomi Aceh di bidang agama, pendidikan, dan hukum adat, sebagaimana tercantum dalam UU No.5/1974 tentang Dasar-Dasar Pemerintahan Daerah, pada kenyataannya keistimewaan Provinsi Aceh hanyalah di atas kertas. Gubernur dipilih hanya dengan persetujuan Suharto, Bupati hanya bisa menjabat dengan restu Golkar. Pelecehan Aceh terus berlanjut. Aceh bahkan dianggap tak cukup terhormat untuk menjadi tuan rumah suatu Kodam. Komando Daerah Militer dipindahkan ke Medan.

Pada 1990, Gubernur Ibrahim Hasan yang notabene direstui Suharto mewajibkan semua murid sekolah dasar Islam untuk mampu membaca Al-Qur'an. Peraturan ini dikecam oleh para pejabat di Jakarta. Bahkan Depdikbud mengirim tim untuk menyelidiki "penyelewengan" ini. Beberapa bulan kemudian pejabat Dikbud kabupaten melonggarkan peraturan yang melarang murid perempuan memakai jilbab ke sekolah. Kepada murid yang ingin berjilbab diizinkan untuk menyimpang dari peraturan tersebut. Pemerintah Jakarta bereaksi keras atas pelonggaran ini. Peraturan nasional harus dipatuhi secara nasional, tanpa kecuali. Dan jilbab diharamkan oleh rezim Suharto di Aceh.

Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel telah menulis bahwa orang akan berontak jika way of life-nya terancam oleh perkembangan baru. Orang Aceh telah kehilangan sumber alamnya, mata pencariannya, gaya hidupnya. Orang Aceh kehilangan suaminya, anak-anaknya, kehilangan harapannya, kehilangan segalanya . . . Lalu masih adakah orang yang sangat-sangat bebal yang masih saja bertanya, "Mengapa rakyat Aceh berontak?" Rakyat Aceh jelas telah dijadikan tumbal bagi rezim Orde Baru. Telah diperkosa habis-habisan oleh Jakarta. Siapa pun yang punya hati nurani jelas akan mendukung sikap rakyat Aceh yang menarik kembali kesediaannya bergabung dengan Republik Indonesia jika hal seperti ini terus dibiarkan. Kesabaran itu ada batasnya! (3)

Siapa Sebenarnya Suharto? - Bagian kedua

Sumber:http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/siapa-sebenarnya-suharto-3.htm

Soekarno, Megawati, dan Islam

SOEKARNO, tokoh bangsa yang memiliki segudang kontradiksi di dalam dirinya. Soekarno adalah seorang yang besar, siapa pun tidak akan menyanggah hal itu. Demi menggapai impian memerdekakan negeri dan bangsanya, Soekarno rela menghabiskan 25 tahun kehidupannya di dalam penjara kaum penjajah. Dia juga bukan tipe pemimpin yang korup, sesuatu yang membuatnya sangat berbeda dengan sosok Jenderal Suharto. Walau demikian, sebagai seorang manusia biasa, Soekarno juga memiliki sejumlah catatan buruk yang tidak boleh diulang oleh generasi penerus bangsa ini.

Diakui atau tidak, di mata rakyat kecil, nama Soekarno masihlah harum. Sebab itu, walau Soekarno telah wafat puluhan tahun silam, namun sampai sekarang masih saja banyak orang yang ‘memperalat atau menunggangi' kebesarannya demi menggapai ambisi pribadi dan juga kelompoknya. Dari yang mengaku sebagai titisan Soekarno, seperti yang dilakukan oleh pemimpin aliran sesat Satrio Piningit yang menyita perhatian publik nasional awal Februari lalu, sampai dengan ‘tradisi' seorang Megawati Soekarnoputeri yang selalu memajang foto atau gambar Bung Karno sebagai latar belakang foto dirinya.

Apa yang diperbuat Megawati adalah suatu hal yang sesungguhnya wajar, karena secara biologis, Megawati memang adalah anak kandung Soekarno dari isterinya yang bernama Fatmawati. Namun fakta sejarah telah menunjukkan jika klaim tersebut hanya cukup sampai di situ, karena secara prinsip politik dan ekonomi, kebijakan yang diambil Megawati ternyata malah bertolak-belakang dengan prinsip-prinsip politik dari seorang Soekarno.

Untuk memaparkan apa adanya tentang Soekarno, kesamaan dan perbedaan antara Soekarno dengan Megawati, juga kaitannya dengan Islam dan umat Islam Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa ini, maka tulisan ini dibuat berseri. Mudah-mudahan, hal ini bisa dijadikan ibrah bagi kita semua.

HOS Tjokroaminoto, Awal Pergerakan

Soekarno dilahirkan di Lawang Seketeng-Surabaya, 6 Juni 1901, dari pasangan Ida Ayu Noman Rai-seorang perempuan berdarah bangsawan Bali-dan Raden Soekemi Sosrodihardjo, juga seorang ningrat dari Jawa Timur. Walau demikian, kehidupan keduanya tidak bisa dibilang makmur, malah serba berkekurangan. Sebab itu, Soekarno kecil yang bernama Kusno Sosrodihardjo mengaku jika masa kecilnya lebih banyak dihabiskan untuk membaca buku ketimbang bermain dengan teman sebaya yang mampu membeli petasan dan sebagainya.

DI masa kecil, keluarga Kusno pindah dari Surabaya ke Sidoardjo sebentar dan kemudian menetap di Mojokerto, Jawa Timur. Usia 14 tahun , Kusno masuk ke Hoogere Burger School (HBS), setingkat SLTP, dan menumpang (bahasa Jawa: Ngengger) di rumah HOS Tjokroaminoto, Ketua Syarikat Islam (SI). Saat ngengger di rumah itulah, Soekarno berkenalan dengan arus pergerakan nasionalisme Indonesia. HOS Tjokroaminoto banyak kedatangan tamu-tamu sesama aktivis pergerakan nasional di rumahnya, berdiskusi tentang berbagai perkembangan politik dan ekonomi bangsanya, berkeluh-kesah tentang kian rakusnya imperialis Belanda dan juga Barat menghisap kekayaan alam Nusantara, membahas kehidupan rakyat kecil yang kian sengsara, semua itu didengar oleh Soekarno remaja.

Soekarno juga melihat dengan mata kepala sendiri kesewenang-wenangan penjajah Belanda terhadap HOS Tjokroaminoto. Di tahun 1915, tersiar berita jika HOS Tjokroaminoto menerima sejumlah uang dari kaki-tangan Jerman untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Polisi rahasia Belanda (PID) mengirim salah seorang agennya bernama Agus Salim untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut dengan mengutusnya untuk mendekati HOS Tjokroaminoto. Agus Salim pun masuk Syarikat Islam.

Dari berbagai informasi yang masuk ke telinga PID inilah, HOS Tjokroaminoto yang dijuluki Raja Jawa Tanpa Mahkota ini dipanggil berkali-kali ke kantor PID untuk diinterogasi. Namun disebabkan bukti yang ada sangat kurang, maka kasus ini pun berakhir begitu saja. Lain halnya dengan Agus Salim. Pemuda Minangkabau yang cerdas ini malah tertarik untuk benar-benar bergabung dengan Syarikat Islam yang memperjuangkan Indonesia Merdeka dan keluar dari PID. Kisah tentang Agus Salim ini bisa dibaca di memoar Agus Salim sendiri berjudul "Benarkah Saya Seorang Spion?".

Di antara murid-murid politik HOS Tjokroaminoto, terdapat tiga orang yang menonjol. Mereka adalah Soekarno, Muso, dan Kartosuwiryo. Kelak, ketiganya merupakan pelopor bagi ideologi pergerakan di Indonesia. Muso menjadi pemimpin gerakan komunisme (PKI), Kartosuwiryo menjadi pemimpin pergerakan Islam (DI), dan Soekarno memimpin pergerakan nasionalisme, dengan mencoba merangkum tiga aliran pergerakan besar di Indonesia menjadi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).

Setelah melahap banyak buku dan berdiskusi dengan banyak aktivis pergerakan, Soekarno menyimpulkan jika musuh besar bagi bangsa Indonesia adalah imperialisme dan kolonialisme, yang dilakukan negara-negara utara terhadap negara-negara selatan. Dengan pisau bedah Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis, yang memang sangat tajam mengurai tentang kejahatan kapitalisme, Soekarno merumuskan paham gerakan politiknya sendiri yang kemudian dikenal sebagai "Marhaenisme". Dalam suatu kesempatan, Soekarno menyatakan jika Marhaenisme adalah Marxisme yang di-Indonesiakan.(1)

 

Marhaenisme, diakui sendiri oleh Soekarno adalah sintesa daripada filsafat Marxisme (Materialisme-Historis dan Materialisme-Dialektis), Islam, dan Nasionalisme. Soekarno sangat teguh memegang prinsipnya ini hingga berpuluh tahun kemudian menyodorkan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) bagi pola pemerintahannya.

Abad di mana Soekarno lahir dan tumbuh adalah abadnya bangsa-bangsa selatan bangkit melawan penghisapan yang dilakukan imperialisme negara-negara utara. Sebab itu, salah satu obsesi seorang Soekarno adalah menghapuskan penindasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Exploitation de l'homme par l'homme. Untuk mampu mengusir penjajah Belanda yang telah menghisap kekayaan negeri ini sejak abad ke-16 M, maka seluruh komponen bangsa ini harus bersatu-padu melawan penjajahan. Sebab itu, sejak muda Soekarno terobsesi untuk bisa menggalang persatuan dan kesatuan bangsa ini di atas segalanya. Prinsip ini terus dipegangnya hingga ke liang lahat.

Salah satu episode dalam sejarah bangsa ini telah membuktikan betapa persatuan dan kesatuan dipegang teguh oleh seorang Soekarno. Saat itu, menyusul tragedi subuh 1 Oktober 1965, kekuasaan Soekarno sedikit demi sedikit dilucuti oleh Jenderal Suharto. Lewat berbagai intrik dan konspirasi dengan CIA, sejumlah perwira angkatan darat di bawah Suharto secara terselubung maupun terang-terangan telah bersikap membangkang terhadap Soekarno yang saat itu masih sah sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Hal ini membuat geram sejumlah kesatuan lain yang masih loyal pada Soekarno. Salah satu kesatuan yang dikenal sangat loyal pada Panglima Tertingginya adalah Marinir. "Putih kata Bung Karno, putih kata marinir. Hitam kata Bung Karno, hitam pula kata marinir!", demikian tegas Panglima Marinir Mayjen (Mar) Hartono.

Pertengahan Maret 1966, Jenderal Marinir Hartono ini menghadap Bung Karno dan meminta izin agar pasukannya diperbolehkan memukul habis kekuatan Jenderal Suharto. Beberapa Batalyon dikatakan juga bersedia membantu seperti Kodam Brawijaya dan beberapa kesatuan dari AURI dan Kepolisian.

Namun permintaan ini ditentang Soekarno dengan mengatakan antara lain jika Soekarno tahu jika dirinya tengah dihabisi. "Biarlah Soekarno tenggelam sendirian asal bangsa dan negara Indonesia tetap hidup. Saya tidak mau terjadi peperangan saudara yang merobek-robek persatuan yang saya bangun selama ini," tegasnya.

Dan sejarah pun mencatat bahwa Soekarno meninggal dalam status tahanan rumah dalam rezim fasis Jenderal Suharto. Mayjen (Mar) Hartono sendiri dibuang dengan mendubeskan dia ke Pyongyang, Korea Utara. Tokoh Marinir yang sangat pemberani dan loyal kepada Bung Karno ini ditemukan tewas ditembak kepalanya pada pagi hari, awal Januari 1971, di Jakarta. Banyak kalangan menganggap keterangan pemerintah Suharto yang menyatakan Hartono bunuh diri adalah bohong belaka. Rekannya sesama tokoh Marinir saat itu, Ali Sadikin, menegaskan jika kematian Hartono diliputi kemisteriusan. Banyak yang menduga Jenderal (Mar) Hartono menjadi korban konspirasi jahat rezim Jenderal Suharto.

Pokok-Pokok Soekarnoisme

Sejak kecil Soekarno telah berkenalan dengan ide-ide besar dari orang-orang besar di seluruh dunia dari kerakusannya membaca buku. Di usia 25 tahun, dalam Suluh Indonesia Muda (1926), terbit sebuah artikelnya yang berjudul "Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis". Di dalam artikelnya ini, Soekarno menyatakan, "Bukannya kita mengharap, yang Nasionalis itu supaya berobah paham menjadi Islamis atau Marxis, bukannya maksud kita menyuruh yang Marxis dan Islamis itu berbalik menjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara ketiga golongan itu."

Artikel tersebut ditulis Soekarno sebagai bentuk keprihatinannya melihat pecahnya Syarikat Islam "Putih" pimpinan Agus Salim dengan Syarikat Islam "Merah" yang dipimpin Semaun yang kemudian bekerjasama dengan tokoh-tokoh ISDV-partai sosialis Belanda-seperti Snevliet dan Baars. Syarikat Islam Merah ini kemudian menjadi "Syarikat Rakyat", lalu berubah menjadi Partai Komunis Indonesia.

Di tahun 1926-1927, saat berjalan-jalan di wilayah Bandung selatan, di pematang-pematang sawahdi Cigareleng, Soekarno bertemu dengan seorang petani penggarap bernama Marhaen. Keduanya kemudian terlibat tanya jawab sederhana.

"Pak Marhaen, cangkul yang bapak pegang itu punya siapa," tanya Soekarno.

"Milik saya," jawab Marhaen.

"Lalu sawah yang bapak kerjakan itu milik siapa?"

"Milik orang lain," jawabnya lagi.

Dalog singkat ini telah memahat kesan yang sangat mendalam di otaknya. Dalam ilmu teori Materialisme Historis, orang seperti Marhaen tidak bisa dikategorikan sebagai proletar, karena masih menguasai alat produksi walau itu hanya sepotong cangkul. Dalam teori Marxisme, seorang proletar adalah seseorang yang bekerja semata-mata mengandalkan tenaga. Sedang alat-alat produksinya dan juga tempatnya bekerja dikuasai oleh pemilik modal. Sebab itu, Pak Marhaen tidak bisa dikategorikan sebagai proletar. Maxisme malah memandang Pak Marhane sebagai petite borguise atau Borjuis kecil, walau Pak Marhaen hidupnya pas-pasan.

Walau menguasai alat produksi, namun Marhaen ternyata hidupnya juga miskin dan tertindas. Sebab itu, Soekarno merasa Marxisme dalam bentuk yang murni tidaklah tepat untuk menilai kondisi riil di Indonesia saat itu. (2)

Sebab itulah, Soekarno merumuskan doktrin perjuangan politiknya sebagai Marhaenisme, yakni Marxisme yang telah di-Indonesiakan, suatu prinsip perjuangan yang mencita-citakan sosialisme Indonesia. Tujuan dari prinsip ini adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan dan mandiri, lepas dari campur tangan kaum imperialisme. Marhaenisme jelas bertentangan dengan salah satu pokok Marxisme yaitu pertentangan kelas. Dalam Marhaenisme, semua kekuatan dan komponen bangsa harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita sosialisme Indonesia. Inilah cikal bakal dari Nasakom.

Pokok ajaran Soekarnoisme yang kedua adalah Revolusi Indonesia yang memiliki dua tahapan: Pertama, tahapan revolusi borjuis nasional dan kemudian tahapan revolusi sosialisme Indonesia.

Dalam tahapan pertama, kaum Marhaen bersama kaum proletar harus bisa bersatu-padu dengan kaum borjuis nasional-sisa-sisa feodalis lama-untuk berjuang bersama-sama menghancurkan kekuasaan kolonialisme dan imperialisme asing yang telah menjajah Indonesia demi memerdekakan negara dan bangsa Indonesia dahulu. Sebab itulah, tahap pertama revolusi nasional mencapai kemerdekaan disebut sebagai "Jembatan emas menuju kemerdekaan."

Tahap kedua, setelah merdeka, maka barulah tahap kedua dari revolusi Indonesia dilakukan yakni memerdekakan seluruh anak bangsa dari kemiskinan dan kebodohan. Tahap ini dikenal dengan istilah "Nation and Character Building".

Pokok-pokok Soekarnoisme bisa diringkas menjadi beberapa point, yakni:

Persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa, Prinsip berdikari dalam mengelola kekayaan alam bangsa yang berarti tidak tergantung pada kekuatan asing (Kekuatan kolonialisme dan imperialisme Barat), Pembangunan karakter bangsa guna menghapus perasaan minder (minderwaardigheid-complex) yang telah ditanamkan ratusan tahun oleh penjajah asing sehingga bangsa Indonesia memiliki kebanggaan sebagai orang Indonesia dan setara sebagai warga dunia.

Hubungan dengan Islam

Soekarno merupakan satu-satunya presiden sebuah negara di dunia yang menyatakan jika dirinya meninggal maka jenazahnya ditutupi dengan bendera Muhammadiyah, bukan bendera negara. Seperti yang dikatakannya dalam "Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia" (Cindy Adams).

Walau demikian, hubungan antara Soekarno dengan tokoh-tokoh Islam mengalami putus-sambung yang cukup sering intensitasnya.

Soekarno muda mendapat gemblengan prinsip-prinsip politik dari seorang tokoh Syarikat Islam bernama H. O. S. Tjokroaminoto. Buku Tjokroaminoto yang ditulis pada tahun 1924 berjudul "Islam dan Sosialisme" (Diterbitkan oleh PN. Bulan Bintang, 1951), merupakan salah satu inspirator bagi Soekarno dan titik awal bagi pandangan Islam Sosialistiknya. Menurut Soekarno, Islam merupakan sebuah ideologi perjuangan yang sama sekali tidak akan pernah akur dengan kapitalisme, sebab kapitalisme hanya bisa hidup jika berjalan di atas rel penindasan manusia terhadap sesama manusia lainnya dalam bentuk "The Surplus Value" dalam sistem kerjanya atau bisa disamakan dengan Riba. Kapitalisme hanya bisa hidup jika kaum Pemodal (Kaum Pengusaha) menghisap kaum pekerja (Buruh) dan juga kaum Marhaen lainnya (Wong Cilik).

Pada 29 Desember 1929, Soekarno bersama sejumlah tokoh PNI (Partai Nasional Indonesia) ditangkap dan dijebloskan ke penjara Banceuy, Bandung. Oleh Belanda, mereka dianggap teroris yang tengah merencanakan makar untuk menggulingkan pemerintahan Belanda. Dalam pengadilannya, Agustus 1930, Soekarno menyampaikan pembelaannya (Pledoi) yang amat terkenal berjudul "Indonesia Menggugat".

Pokok dari pledoi Soekarno adalah membongkar habis-habisan Anggaran Pembelian dan Belanja pemerintahan kolonial Belanda yang dikecamnya sangat pro investor asing dan kian memiskinkan rakyat. Soekarno dibebaskan pada 31 Desember 1931.

Pada Agustus 1933, Soekarno ditangkap untuk kedua kalinya, kemudian dibuang ke Ende, Flores. Di sinilah periode kehidupan Soekarno yang sarat persinggungannya dengan Islam. Di Ende, Soekarno melahap banyak buku-buku keislaman dan banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh setempat maupun surat-menyurat dengan sejumlah tokoh Islam nasional seperti HM. Natsir. Pemikiran Soekarno tambah terasah dengan Islam dan kian meneguhkan pandangan Soekarno jika Islam sangat anti terhadap kapitalisme karena sifat penindasan dan penghisapannya.

Dari Ende, Soekarno diasingkan ke Bengkulu, 1938. Di Bengkulu ini Soekarno kembali berjumpa dengan tokoh-tokoh Islam setempat dan berdiskusi dengan mereka. Salah satu tokoh Muhammadiyah di Bengkulu yang sering diajak berdiskusi mengenai Islam adalah H. Hasan, ayah dari Siti Fatimah, yang kemudian anaknya diperisteri Soekarno dan berganti nama menjadi Fatmawati. Saat itu, Inggit Ganarsih yang telah diperisteri Soekarno ketika di Bandung menolak untuk dimadu dan akhirnya cerai.

Pada tahun 1942 Soekarno kembali ke Pulau Jawa dan disambut rakyat sebagai pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Di zaman pendudukan Jepang, Soekarno dengan dukungan dari para pemimpin Islam seperti H. Agus Salim dan tokoh nasionalis Jawa seperti Ki Hadjar Dewantara, memilih bersimbiosis-mutualisme dengan Jepang. Pilihan ini pilihan sangat sulit. Namun kondisi riil politik internasional, dimana Fasisme Jepang (dibantu oleh Fasisme Italia dan Nazi Jerman) tengah berperang melawan Imperialisme Sekutu (termasuk Belanda) dalam Perang Dunia II, menyebabkan Soekarno mengambil langkah ini. Sikap kooperatif Soekarno terhadap Jepang menimbulkan antipaatta.

Sejak pertama kali penjajah kolonial mendarat di Nusantara, umat Islam telah melakukan perlawanan dengan gagah berani guna mengusir imperialis Barat tersebut yang datang dengan tiga miti banyak kalangan. Sutan Syahrir yang lebih dekat dengan Amerika Serikat menuding Bung Karno sebagai Kolaborator Jepang.(3)

"Tonggak pertama pengkhianatan yang dilakukan elit negara, dalam hal ini Soekarno Hatta dan tokoh-tokoh sekuler lainnya terhadap umat Islam terjadi pada hari Kamis malam, 16 Agustus 1945," ujar (alm) KH. Firdaus AN kepada Eramuslim di tahun 1999 saat bertemu di kediaman beliau di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat.

Tokoh Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PII), Abdul Qadir Djaelani, dalam bukunya "Peta Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia" (1996) juga menceritakan hal ini. Seperti yang telah diketahui bersama, rakyat Indonesia sekarang hanya mengetahui jika teks proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, yang dibacakan Soekarno itu hanya berupa naskah singkat. Padahal, seperti diakui oleh Mohammad Hatta dalam memoirnya, sesuai rencana yang disepakati dalam rapat PPKI, seharusnya pernyataan yang dibacakan pada saat proklamasi itu adalah naskah Piagam Jakarta yang dibuat pada 22 Juni 1945. Namun pada malam 16 Agustus 1945, di rumah Laksamana Maeda jalan Imam Bonjol No 1 (dahulu Myako Dori), Soekarno, Hatta, bersama-sama dengan Subardjo, Soekarni dan Sayuti Melik menggelar rapat dadakan dan menulis teks ringkas proklamasi kemerdekaan yang akan dibacakan keesokan paginya.

Mengapa bukan Piagam Jakarta yang dibacakan sebagai teks proklamasi? Alasannya sangat naif. Bung Hatta di dalam Memoirnya menulis, "(Malam itu) Tidak seorang di antara kami yang membawa dalam sakunya teks proklamasi, yang dibuat pada 22 Juni 1945, yang sekarang disebut Piagam Jakarta." Malam itu, lanjut Hatta, seluruh anggota PPKI, pemimpin-pemimpin pemuda, beberapa orang pemimpin pergerakan, dan para anggota Cuo Sangi In telah hadir di rumah Maeda. "Semuanya ada kira-kira 40 atau 50 orang-orang terkemuka. Di jalan banyak pemuda yang menonton atau menunggu hasil pembicaraan."

Seperti pengakuan Hatta, begitu banyak tokoh yang hadir. Namun terlalu naif jika tidak ada seorang pun yang mengantungi naskah Piagam Jakarta untuk dibacakan sebagai teks proklamasi, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jika hal ini benar, walau tidak masuk akal, bukankah proklamasi baru akan dilakukan esok harinya? Berarti, jika memang "tidak ada apa-apanya" maka sebenarnya sangatlah mudah untuk mengambil kembali naskah Piagam Jakarta yang ada di rumah Soekarno atau rumah Hatta yang dekat letaknya dengan kediaman Maeda.

Jika pun proklamasi harus dilakukan malam itu, maka rumah Hatta yang letaknya cuma satu kilometer dari rumah Maeda pun bisa dijangkau. Bermobil ke rumah Hatta tidak sampai memakan waktu lima menit. Jika mereka semua memang punya niat baik dan berpegang pada kesepakatan awal, maka mengambil Piagam Jakarta untuk dibacakan sebagai teks proklamasi adalah hal yang sangat mudah.

Abdul Qadir Djaelani menyatakan jika Piagam Jakarta sesungguhnya sengaja disingkirkan dalam peristiwa malam itu. Biang keladinya menurut Kang Jel-demikian sapaan akrab Abdul Qadir Djaelani, adalah kaum Nasionalis Sekuler, termasuk Soekarno-Hatta di dalamnya. "Alasannya sangat strategis. Sebab jika Piagam Jakarta dijadikan teks proklamasi, sesuai keputusan pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, maka secara historis yuridis negara Indonesia merdeka terikat dengan Piagam Jakarta," tulis Kang Jel.

Sejarah telah mencatat, teks proklamasi yang dibacakan ternyata naskah yang ditulis terburu-buru, dan tanpa persiapan. Keesokan harinya, Sabtu, 18 Agustus 1945, sebuah konspirasi yang juga aneh malah menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Dalam tempo 24 jam, Soekarno-Hatta telah melakukan dua kali "tusukan" pada umat Islam. Dua tragedi yang menyakitkan tokoh-tokoh Islam dan juga umat Islam secara keseluruhan.

"Tusukan ketiga" yang dilakukan Soekarno adalah terhadap Muslim Aceh. Dari seluruh daerah di Nusantara, perlawanan Muslim Aceh merupakan perlawanan terhebat dan terdahsyat yang pernah dihadapi kolonialis Belanda saat hendak menguasai seluruh wilayah Nusantara. Nanggroe Aceh Darussalam adalah Kerajaan Islam Besar yang telah berdaulat berabad-abad sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Bahkan wilayah ini bersama dengan kerajaan-kerajaan Islam di Jazirah Al-Mulk (Maluku) masuk di dalam wilayah perlindungan Kekhalifahan Islam Turki Utsmaniyah. Berabad-abad sebelum UUD 1945 lahir, Aceh telah memiliki Qanun Meukuta Alam, sebuah konstitusi yang sangat lengkap sehingga kerajaan-kerajaan Islam tetangga pun mengcopy-pastenya seperti yang dilakukan Kerajaan Islam Brunei Darussalam. Qanun Meukuta alam ini sangat lengkap dan detil, jauh lengkap ketimbang UUD 1945 bahkan yang sudah "dibongkar" (amandemen) seperti sekarang ini.(4)

 

Jasa rakyat Aceh terhadap negeri ini sungguh amat besar. Ketika pemerintah pusat di Yogya ditangkap Belanda dalam perang mempertahankan kemerdekaan, dibentuklah PDRI (Pemerintahan Darurat RI) yang berpusat di Bukittingi, Sumatera Barat. Yang tidak diketahui khalayak banyak, semua pengeluaran dan dana operasionil PDRI ini dibiayai oleh rakyat Aceh.

 

Dari dana operasionil Staf Angkatan Laut, dan Staf Angkatan Udara, misi diplomasi Dr. Soedarsono ke India dan L. N. Palar di markas besar PBB di New York, AS, dana operasional perwakilan RI di Penang dan Singapura, ongkos pengeluaran duta keliling RI Haji Agus Salim dan biaya konferensi Asia di New Delhi, India, seluruhnya juga ditanggung oleh rakyat Aceh.

Semua itu dilakukan rakyat Aceh dengan ikhlas karena tahu bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan termasuk amalan jihad fisabililah yang sangat tinggi nilai pahalanya.

Belum cukup dengan segala pengorbanan itu semua, rakyat Aceh juga dengan ikhlas membeli dua buah pesawat terbang untuk dihibahkan kepada pemerintah pusat. Pembelian pesawat ini memakai mata uang dollar yang diperoleh dari hasil sumbangan rakyat Aceh.

Para perempuan Aceh melepas cincin, kalung, anting, dan segala perhiasan emas peraknya yang kemudian dikumpulkan untuk ditukar dengan uang. Uang itulah yang digunakan untuk membeli pesawat yang diberi nama Seulawah yang berarti "Gunung Emas".

Latar belakang pembelian dua pesawat ini sungguh-sungguh mengharukan: Bulan Juni 1948, Soekarno berkunjung ke Aceh. Dalam suatu pertemuan di Hotel Aceh, 16 Juni 1948, Bung Karno berkata, "Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk memperkuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau." Hanya dalam hitungan jam setelah Bung Karno menyatakan hal itu, pengusaha-pengusaha Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida) menggelar pertemuan khusus. Mereka sepakat rakyat Aceh akan bersatu mengumpulkan uang dan segala perhiasan emas perak untuk membeli pesawat.

Dalam waktu dua hari terkumpul dana sekitar 130.000 Straits Dollar (Dollar Singapura). Ketua Gasida, Muhammad Juned Yusuf, beserta beberapa anggota Panitia Dana Dakota pada tanggal 1 Agustus 1948 segera berangkat ke Singapura dengan membawa dana tersebut dan emas seberat dua kilogram.

Semua itu diserahkan kepada Ketua Komisi Pembelian Pesawat Opsir Udara II Wiweko. Setelah memakan waktu sekitar tiga bulan, sebuah pesawat Dakota tiba ke tanah air pada Oktober 1948. Pesawat tersebut diberi nomor registrasi RI-001 sebagai nomor pesawat khusus VIP. Inilah yang kemudian diberi nama Seulawah alias Gunung Emas. Sedang pesawat yang satunya tidak diketahui apa dan bagaimana keberadaannya hingga kini.

Bulan November 1948, Bung Hatta berkeliling Sumatera setelah melalui Magelang, Yogyakarta, Jambi, Payakumbuh, dan Banda Aceh, lalu pulang kembali ke Yogya. Setelah melakukan penerbangan selama 50 jam terbang, maka pada 6 Desember 1948 Seulawah diterbangkan ke Calcuta, India, untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan.

Tanggal 20 Januari 1949, Seulawah selesai dirawat. Namun karena situasi di tanah air tidak memungkinkan, maka atas seizin pemerintah Burma, Seulawah diizinkan mendarat di Rangoon dan di negeri ini Seulawah melayani penerbangan sipil lebih kurang satu setengah tahun lamanya untuk menghimpun dana perjuangan bagi Republik Indonesia. Pada 2 Agustus 1950 Seulawah tiba kembali ke tanah air melewati rute Rangoon, Bangkok, Medan, dan mendarat di Bandung sehari setelahnya. Seulawah inilah cikal bakal perusahaan penerbangan niaga Indonesia pertama yang kemudian menjelma menjadi Garuda Indonesian Airways.

Saat Yogyakarta dikembalikan kepada republik, pemerintah RI sama sekali tidak punya uang untuk menggerakkan roda pemerintahannya. Dari Aceh, lagi-lagi, rakyatnya menggalang dana yang segera dialirkan ke Yogyakarta. Berbagai sumbangan berupa uang, alat tulis, alat-alat kantor seperti mesin tik dan sebagainya, serta obat-obatan, mengalir dari Aceh ke Yogya.

Bahkan rakyat Aceh kala itu menyumbangkan emas batangan seberat 5 kilogram kepada pemerintah pusat. Yang terakhir ini pun menguap entah kemana. Rakyat Aceh juga sangat prihatin dengan kondisi kesehatan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dikenal sebagai panglima yang sholih dan taat agama, sebab itu dari Aceh dikirimkan 40 botol obat suntik streptomisin guna mengobati penyakit paru-paru beliau.

Inilah wujud nasionalisme rakyat Aceh yang sangat tinggi dalam mempertahankan keberadaan Republik Indonesia yang kala itu masih berusia sangat muda dan sangat lemah. Tidak berlebihan kiranya, tanpa solidaritas Muslim Aceh, pemerintah Republik Indonesia akan sangat sulit mempertahankan dirinya, bahkan tidak mungkin akan lenyap ditelan keganasan Belanda.

Bung Karno pun saat itu menjuluki Aceh sebagai daerah modal bagi perjuangan Republik Indonesia. Bahkan dalam kunjungan pertamanya ke Aceh tahun 1948, kepada tokoh Aceh Teungku Muhammad Daud Beureueh, Bung Karno berjanji akan mendukung penerapan syariat Islam di seluruh wilayah Aceh. Sesuatu yang tidak lama kemudian dikhianati Bung Karno sendiri.

Pengorbanan seluruh rakyat Aceh kepada Republik Indonesia sangatlah besar dan vital. Aceh sungguh-sungguh menjadi daerah modal, menjadi semacam gudang uang bagi pemerintahan pusat dalam menjalankan roda pemerintahannya dan mempertahankan diri dari gempuran Belanda.

Nasionalisme rakyat Aceh sangat tinggi. Jasa rakyat Aceh bagi Republik Indonesia tak ternilai harganya. Tapi bagaimana balasan dari pemerintahan pusat kepada rakyat Aceh ketika Republik Indonesia sudah tegak berdiri di bawah pemerintah Presiden Soekarno? (5)

 

Jauh sebelum NKRI berdiri, Nanggroe Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah.

Hal ini sungguh-sungguh disadari Soekarno sehingga dia mengajak dan membujuk Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajah Belanda.

Saat berkunjung ke Aceh tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh, Daud Beureueh. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Beureueh dengan sebutan "Kakak" dan terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah:

Presiden Soekarno : "Saya minta bantuan Kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945."

Daud Beureueh : "Saudara Presiden! Kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid."

Presiden Soekarno : "Kakak! Memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Teungku Cik Di Tiro dan lain-lain, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid."

Daud Beureueh : "Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syariat Islam di dalam daerahnya."

Presiden Soekarno : "Mengenai hal itu Kakak tak usah khawatir. Sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam."

Daud Beureueh : "Maafkan saya Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden."

Presiden Soekarno : "Kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan Kakak itu."

Daud Beureueh : "Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon (sambil menyodorkan secarik kertas kepada presiden) sudi kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini."

Mendengar ucapan Daud Beureueh itu Bung Karno langsung menangis terisak-isak. Airmata yang mengalir telah membasahi bajunya. Dalam keadaan sesenggukan, Soekarno berkata, "Kakak! Kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden. Apa gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya." Dengan tetap tenang, Daud Beureueh menjawab, "Bukan kami tidak percaya, Saudara Presiden. Akan tetapi sekadar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang."

Sambil menyeka airmatanya, Bung Karno berjanji, "Wallah, Billah, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Dan Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?" Daud Beureueh menjawab, "Saya tidak ragu Saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden."

Dalam suatu wawancara yang dilakukan M. Nur El Ibrahimy dengan Daud Beureueh, Daud Beureueh menyatakan bahwa melihat Bung Karno menangis terisak-isak, dirinya tidak sampai hati lagi untuk bersikeras meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji presiden itu.

Soekarno mengucapkan janji tersebut pada tahun 1948. Setahun kemudian Aceh bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari NKRI. Namun pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Jelas, ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda dan kemudian Jepang, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan keberadaan Republik Indonesia tanpa pamrih, oleh pemerintah pusat bukannya dibangun dan ditata kembali malah dibiarkan terbengkalai.

Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, dayah-dayah, meunasah-meunasah, dan sebagainya yang hancur karena peperangan melawan penjajah dibiarkan porak-poranda. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkannya atas nama Allah. Kenyataan ini oleh rakyat Aceh dianggap sebagai kesalahan yang tidak termaafkan.

Pengkhianatan Soekarno terhadap Muslim Aceh merupakan awal dari rentetan pengkhianatan-jika tidak mau dikatakan sebagai konspirasi-yang dilakukan negara terhadap Aceh dan rakyatnya, juga terhadap tokoh-tokoh Islam setelahnya.

Sejarah telah mencatat bagaimana rezim Soekarno juga telah melakukan penindasan terhadap umat Islam, terutama di tahun 1959-1965, di saat Soekarno bersedia dijadikan presiden seumur hidup dan demokrasi terpimpin.

Salah satunya adalah pembubaran Partai Masyumi dan penahanan tokoh-tokohnya. M. Natsir ditahan pada tahun 1961 dan 1966, juga Boerhanoeddin Harahap yang berada dalam tahanan dari tahun 1961 hingga 1967, Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Roem, M.Yunan Nasution, E.Z. Muttaqin dan KH Isa Anshary, ditahan pula di Madiun pada tahun 1962. Ghazali Sjahlan, Jusuf Wibisono, Mr. dan Kasman Singodimejo di tahan di Sukabumi.

Demikian pula yang menimpa Soemarso Soemarsono, A. Mukti, Djanamar Adjam, KH.M. Syaaf dan lainnya. Mereka adalah tokoh-tokoh Masyumi. Selain ditangkap dan ditahan tanpa proses pengadilan yang benar, siksaan juga ditimpakan pada mereka.

Salah satu contoh, ini dipaparkan Ridwan Saidi, jika rezim Soekarno menyiksa Ustadz Ghazali Sjahlan hingga dia hanya diberi "makanan" berupa tetesan air pisang busuk selama di penjara. 6)

Kita sudah membahas tentang Soekarno dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lantas, bagaimana kesesuaiannya dengan Megawati Soekarnoputeri?

Benarkah Megawati sungguh-sungguh mengikuti "garis Soekarno", seperti yang diklaimnya selama ini? Di bawah ini terdapat beberapa fakta yang menegasikannya:

Soekarno adalah orang yang anti kapitalisme dan kolonialisme. Soekarno sangat menjunjung tinggi kedaulatan, harga diri, dan martabat negara. Dia berani berkata "Go to Hell" kepada AS dengan Bank Dunia dan IMF-nya. Bahkan mengancam akan menasionalisasikan sejumlah perusahaan asing jika tidak mau tunduk pada kontrak karya yang adil. Bagaimana dengan Megawati saat dia menjadi Presiden RI?

Bertolak-belakang dengan Soekarno. Megawati malah sangat tunduk pada kekuatan imperialisme dan kolonialisme Barat. Tim ekonominya terdiri dari "orang-orang IMF dan Bank Dunia", sama sebangun dengan yang dilakukan SBY-JK sejak tahun 2004 hingga sekarang.

Pemerintahan di bawah Megawati menerbitkan UU No.19/2003 tentang BUMN yang sangat pro liberalisme dan imperialisme. Salah satu agenda utama kubu imperialisme dan kolonialisme dunia seperti AS, IMF, dan Bank Dunia, adalah privatisasi BUMN. Dan Megawati dengan UU No.19/2003-nya telah memberikan landasan legal-formal yang sangat lengkap bagi upaya-upaya privatisasi BUMN ini.

Amien Rais menggambarkan jika upaya privatisasi yang dilakukan selama ini bisa diibaratkan dengan tindakan petani dengan menjual sawahnya karena terlilit hutang. Akibatnya si petani kian miskin dan kehilangan harga diri karena kehilangan modal utamanya.

Lagi pula, "Karena menjual dalam kondisi kepepet, seringkali harganya pun sangat murah, dan tidak jarang dibeli oleh rentenir. Hal yang sama terjadi pada BUMN yang diprivatisasi karena untuk menutup defisit, di mana rentenirnya adalah investor, kreditor, dan pelaku keuangan asing." (M. Amien Rais; Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!; 2008)

Dalam masa kekuasaan Megawati inilah, banyak aset bangsa yang sesungguhnya menguntungkan malah digadaikan ke pihak asing, seperti yang terjadi pada penjualan Indosat, dan sebagainya. Siapa saja yang ingi mengetahui tentang kasus Indosat bisa membacanya dalam buku "Divestasi Indosat: Kebusukan Sebuah Rezim, sebuah catatan publik Actio-Notaris" (Marwan Batubara; Iluni Jakarta).

Selain itu, kasus penjualan obral besar-besaran LNG Tangguh ke Cina juga telah merugikan negara ratusan triliun rupiah. Kasus ini terjadi di masa Megawati. Tim negosiasi Tangguh dipimpin Taufik Kiemas, suami Megawati. Kontrak LNG Tangguh disetujui pemerintah Megawati pada 2002.

Saat itu pemerintah setuju dengan tawaran kontrak seharga 2,4 dolar AS per mmbtu dan merupakan nilai kontrak terendah sedunia. Parahnya, harga itu ditetapkan tetap atau flat selama 25 tahun! Sedangkan saat ini harga LNG dipasaran international berkisar 20 dolar AS per mmbtu. Negara jelas merugi ratusan triliun akibat ulah rezim Mega dari kasus LNG tangguh saja, belum yang lain.

Selain kasus Indosat dan penjualan aset negara lainnya, juga kasus LNG Tangguh, rezim Megawati juga telah mencederai perasaan keadilan bangsa ini dengan mengeluarkan kebijakan Release Dischard yang membebasan para konglomerat perampok uang negara dalam kasus BLBI.

Amien Rais menulis, "Pada era Megawati ada korupsi yang bersifat state-capture atau state-hijack dalam bentuk pemberian RD... dilihat dari sisi lain, RD , sebuah penyelesaian di luar hukum itu, hakikatnya merupakan penyanderaan lembaga-lembaga pemerintahan oleh sejumlah konglomerat bermasalah." (h.191)

Kebijakan RD ini merugikan negara triliunan rupiah. Amien mencontohkan, "Group Salim mempunyai utang sebesar 52 triliun rupiah, kemudian menyerahkan set yang dinilai oleh penilai aset seharga sekitar 50 triliun rupiah. (Padahal) Nilai sesungguhnya aset it hanya 29,5 triliun rupiah sehingga mengalami marked-up secara kelewatan. Dengan proses simlabim, Group Salim dihadiahi RD. Bayangkan, 'tengkuk' negara dpegang leh para konglomerat bermasalah untuk melindungi korupsi mereka." (h.191)

Di negara lain, kasus RD ini sangat bisa menjadi kasus hukum dengan diseretnya para pejabat negara-termasuk presiden dan menteri terkait-ke depan pengadilan. Namun di Indonesia hal itu teramat sulit, bahkan mungkin mustahil, karena Gedung Bank Indonesia yang menyimpan dokumen-dokumen skandal BLBI dan RD telah "terbakar" (baca: dibakar) oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan.

Selain kejahatan tersebut, di masa kepemimpinannya ini kasus korupsi naik dengan tajam, mewarisi tradisi korup rezim Suharto. Kasus-kasus kemanusiaan seperti kasus pembantaian umat Islam Maluku dan telantarnya ribuan TKW di Nunukan-Kalimantan, tidak mendapat perhatian pemerintah. Umat Islam di masa rezim ini menjadi pesakitan setelah meledaknya Bom Bali.

Terkait dengan Islam, sosok Megawati juga diketahui telah bersembahyang di salah satu Pura di Bali, mengikuti cara sembahyang orang Hindu. Hal ini terekam oleh banyak kamera di saat Megawati tengah mempersiapkan pencalonannya sebagai presiden yang akhirnya kalah oleh Abdurrahman Wahid.

Banyak fakta telah memperlihatkan jika kebijakan Megawati sangat beda, bahkan bertentangan, dengan Soekarno. Kebijakan yang diambilnya ternyata lebih dekat kepada kebijakan Suharto yang pro Imperialisme (Kapitalisme Internasional), bukan pro rakyat, walau mungkin dalam pidato sering mengklaim sebagai pembela "wong Cilik".

Dan yang harus juga diberi catatan penting, bahwa rezim-rezim yang bermunculan dari masa rezim fasis Suharto sampai ke rezim SBY-JK sekarang ini, pemerintah masih saja menjadi pelayan yang baik bagi kepentingan Imperialis Barat dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Sebab itu, semoga rakyat kian sadar jika negeri ini memerlukan kepemimpinan yang baru, bukan orang-orang lama yang terbukti gagal membawa bangsa ini keluar dari krisis, atau orang-orang baru yang plintat-plintut tidak punya prinsip dalam memperjuangan Islam. Mereka semua tidak dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. (tamat/rd)

Sumber: http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/soekarno-megawati-dan-islam-tamat.htm

CIA Diduga Ikut Terlibat Dalam Pembantaian G30S-PKI

Pengamat sejarah LIPI, Dr Asvi Marwan Adam mengatakan, CIA diduga ikut terlibat dalam pembantaian G30S-PKI.

Central Intelligence Agency (CIA) diduga berada dibalik kasus G 30 S/PKI yang meletus 1965. Tragedi tersebut dianggap rekayasa yang mengakibatkan tewasnya Jenderal Ahmad Yani dan beberapa jendral lainnya.

Banyaknya versi mengenai peristiwa naas tersebut, harus dijelaskan kepada masyarakat. Agar menjadi jelas keberadaan dan kebenarannya. Minimal penjelasan tersebut harus sudah diterima oleh para pelajar di SMA. Demikian dinyatakan sejarawan LIPI Asvi Warman Adam dalam peluncuran novel "The Forgotten Massacre," mengenai kisah persahabatan dan cinta ditengah tragedi G 30 S/PKI di Grand Indonesia Shoping, Jakarta, Jum'at (2/10) kemarin.

Banyak versi mengenai terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI, menurut pemerintah dalangnya adalah PKI. Namun, versi lain mencuat CIA muncul di belakang peristiwa itu. Amerika ikut berperan dalam kejadian tahun 65," kata Asvi.

Dugaan ini diperkuat setelah pemerintah Amerika membuka arsip negaranya setiap tahun. Ternyata ada arsip tertulis yang menyatakan keterlibatan Amerika Serikat melalui CIA.

Menurut Asvi, sebenarnya tidak hanya Amerika Serikat yang terlibat dalam kasus G 30 S/PKI, tetapi Inggris dan Australia pada saat itu juga ikut bermain untuk membantu upaya pemberantasan komunisme.

Lebih lanjut, Asvi menyatakan, ada pertemuan pada tahun 1964 di Filipina yang merumuskan skenario Amerika Serikat untuk Indonesia. Yaitu skenario supaya Indonesia tidak jatuh kepada Komunis PKI. Kalau hal itu terjadi, maka posisi Amerika yang saat itu bertempur melawan Vietnam akan semakin terjepit.

Amerika tidak ingin Indonesia dikuasai Komunis, karena dampaknya Malaysia dan Singapura juga akan dikuasai komunis. padahal saat itu Amerika sedang berperang melawan komunis," terang Asvi sebagaimana dilansir oleh www.inilah.com

 Maka skenarionya adalah memprofokasi PKI yang ditumpas oleh TNI AD dan mengakibatkan Soekarno akhirnya jatuh. Nampaknya menjadi kenyataan tahun 1965. Berhasil mencapai tujuan memang, namun gagal karena para Jendral TNI meninggal. [inl/www.hidayatullah.com]

Sumber: http://www.hidayatullah.com

Negeri Para Penjahat dan Koruptor

Hidup di Indonesia ini sepertinya sudah tidak ada lagi keberkahannya. Hidup penuh dengan kedustaan, kebohongan, kepalsuan, menipu, dan segela bentuk kejahatan dan perilaku yang menyimpang. Sogok dan suap sudah menjadi ‘aqidah’.

Tak ada lagi para penegak hukum yang tak pernah ‘menelan’ sogok dan suap. Sepertinya tidak ada setitikpun harapan yang dapat diharapkan bagi masa depan Indonesia. Seakan semua manusia bergerak ke arah perbuatan yang nista itu.

Belum usai kasus Bank Century, yang diputuskan DPR, dan sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, dan mungkin dibiarkan, tanpa ada langkah-langkah konkrit, khususnya terhadap para penanggung jawab yang telah menggelontorkan dana bailout kepada Bank Century Rp 6,7 triliun, sekarang semua orang membicarakan sosok Gayus Tambunan, yang hanya golongan III A dari pegawai Dirjen Pajak, menjadi seorang milyarder, yang kekayaannya sangat fantastis, dan yang diungkap dari hasil  korupsi/sogokan mencapai Rp 25 miliar. (berita Republika,30/3/2009, jumlahnya Rp 28 miliar)

gambar: http://ahmadtholabi.wordpress.com/

Lalu, ada yang membuat rekaan analisis, bila  pegawai pajak jumlahnya 32.000, seandainya yang bermental seperti Gayus Tambunan 10 persen saja, maka 3200 dikalikan Rp 25 milyar, hasilnya sudah Rp 80 triliun. Bagaimana seandainya yang bermental seperti Gayus Tambunan itu, misalnya 90 persen, maka 28.000 dikalikan Rp 25 miliar, maka hasilnya mencapai 720 triliun. Sungguh luar biasa.

Inilah kisah negeri yang dihuni para penjahat, koruptor, tukang tipu, tukang sogok dan suap, para maling uang negara, dan semuanya tak ada yang merasa malu sedikitpun, di raut wajah mereka. Para koruptor dan maling uang negara, dan tukang sogok, ketika di pengadilan tak sedikitpun ada rasa penyesalan mereka, dan wajah mereka tetap ceria, dan menebar senyum ke mana-mana, dan wajah mereka tegas-tegas menatap kamera saat bertemu dengan para wartawan.

Negeri ini benar-benar aneh. Negeri yang para birokrat dan pejabat serta penguasanya sangat aneh dan ajaib. Mereka mempunyai prinsip, watak orang Indonesia itu, suka ‘pelupa’. Jadi, kalau mereka korup, maling uang negara, menerima sogok dan suap, lantas kasusnya dibawa ke pengadilan, prinsipnya pasti rakyat akan lupa, tak akan ingat lagi peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Maka mereka mempunyai hobi 'menilep' uang negara, dan menerima sogok dan suap.

Lihat saja kasus pemilihan deputi senior Gubernur Bank Indonesia (BI), Miranda Gultom, yang sangat menyesakkan dada, ada anggota dewan dari PDIP, Golkar, PPP, dan Fraksi TNI/Polri, yang menerima uang 'balas budi' nilainya bermilyar-milyar, dan dijelaskan dengan gamblang dan terang benderang. Tapi, sampai sekarang yang ditekuk di pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) hanya yang menerima travel cheque, tapi yang menyogok, masih dapat tertawa-tawa di rumahnya.

Sesudah mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, membuat ‘nyanyian’ tentang Gayus Tambunan tentang raibnya uang Rp 25 miliar yang raib, seakan-akan petir disiang bolong, dan semuanya menjadi ‘kiamat’, tapi itu hanya sebentar saja. Karena mereka yang sudah mendarah daging dengan kejahatan, pasti mereka tak akan pernah jera dengan berita dan siaran di media, siang dan malam. Bahkan tak segan-segan mereka berani membela diri.

Buktinya tak akan ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman berat bagi mereka yang telah melakukan kejahatan, yang berkaitan dengan korupsi, sogok, suap, dan maling uang negara. Kasus yang paling spektakuler dalam sejarah bangsa ini, yaitu kasus BLBI yang menghabiskan Rp 650 triliun, dan tidak ada yang dihukum berat, dan hanya beberapa gelintir orang. Disusul kasus bail out Bank Century Rp 6,7 triliun, sepertinya kasus  ini akan berlalu bersamaan dengan waktu.

gambar: http://www.primaironline.com/

Para pejabat dan penagung jawab dibidang penegakkan hukum, hanya sibuk membuat pernyataan di media eletronik dan media cetak. Tidak ada tindakan yang konkrit dan nyata terhadap mereka. Para penjahat itu, tak ada yang jera, karena mereka sudah tahu hukumannya, dan hukumannya itu dapat diatur, seperti yang dilakukan Gayus Tambunan yang di vonis bebas oleh pengadilan. Untuk apa takut berbuat kejahatan, dan melakukan korupsi serta maling uang negara, faktanya tak akan ada hukuman yang berarti.

Denny Indrayana yang menjadi sekretaris Satgas Pemberantasan Makelar Kasus, hanya setiap malam ada di TV, dan menjadi seakan ‘bintang film’, dalam sebuah film yang bernama Gayus Tambunan. Betapa absurdnya kehidupan para pejabat di negeri ini, buktinya, Gayus Tambunan, sebelumnya sudah bertemu dengan orang-orang Satgas Pemberantas Makelar Kasus, seperti Deny Indrayana dan lainnya, tapi mengapa masih dapat pergi meninggalkan Indonesia, dan tidak ditangkap serta di tahan? Sesudah pergi dari Indonesia baru keluar dari Polri, tindakan pencekalan. Inilah yang menjadi sebuah bukti ketidak seriuasan para pejabat penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus korupsi.

Dari kasus Gayus Tambunan ini terungkap seluruh aparat penegak hukum terlibat, polisi, jaksa, , aparat pajak, dan aparat penegak hukum lainnya, secara sistemik terlibat dalam terlibat dalam kasus ini. Ini hanyalah salah satu kasus telah merembet ke semua institusi penegak hukum, dan lembaga lainnya.

Denny Indrayana selaku sekretaris Satgas Mafkelar Kasus, mengusulkan agar dilakukan pembuktian terbalik.  Tapi, ada yang memberikan komentar, ketika berlangsung diskusi di TV swasta di Jakarta, presenternya mengomentari gagasan Denny, kalau itu dilakukan adanya pembuktian terbalik terkait dengan kekayaan pajabat, maka Indonesia akan bubar. Tidak ada penjabat yang dapat kalis, dari kasus sogok, suap, dan maling uang negara. Salah bukktinya Gayus Tambunan yang hanya golongan III A, faktanya dapat menjadi milyader. Bagaimana pejabat yang lebih tinggi?

Menkeu Sri Mulyani, sering mendapatkan pujian setinggi langit, bahwa berhasil melakukan reformasi birokrasi Depkeu, tapi dengan Gayus Tambunan, sebenarnya reformasi apa yang dikatakan berhasil oleh Menteri keuangan itu?  Kenyataannya menjadi 'abal', walaupun gajinya para pegawai pajak sudah dinaikkan, tak menutup tindakan korup mereka.

Gayus Tambunan hanyalah golongan III A dari pegawai Dirjen Pajak, lalu pejabat-pejabat lainnya bagaimana? Bagaimanan kalau dilakukan pembuktian terbalik atas segala kekayaan yang mereka miliki itu? Dari mana sumbernya? Apakah mereka yang menjabat sebagai birokrat dan penjabat dapat mempertanggungjawabkan harta kekayaan mereka?

Salah seorang mantan Dirjen Pajak, yang sekarang menjadi pejabat di BPK, memiliki kekayaan yang bermilyar-milyar, dan berdasarkan pengakuannya, sebagian kekayaan yang dimilikinya berasal dari hibah. Pantaslah kalau Indonesia tidak pernah naik peringkatnya sebagai negara paling korup di muka bumi ini. Wallahu’alam.

Sumber: http://www.eramuslim.com/